Meski naikkan BBM, Jokowi masih di atas angin versi Cyrus

Merdeka.com - Pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK masih kuat. Namun demikian, masyarakat bersikap lebih kritis dalam mengamati kebijakan pemerintah.

Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Cyrus Network tentang approval rating terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Survei dilakukan pasca-kenaikan harga BBM selama periode 1-7 November 2014.

Dalam survei yang dilakukan terhadap 1.220 responden di 33 provinsi diketahui bahwa masyarakat Indonesia baik pendukung Prabowo Subianto dan pendukung Jokowi memiliki keyakinan besar terhadap pemerintahan saat ini.

Berikut merdeka.com merangkum hasil survei Cyrus Network yang menyatakan meski menaikkan BBM, Jokowi masih di atas angin:

Rakyat masih percaya kepada Jokowi

Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan, masyarakat tidak terlalu terpengaruh oleh kebijakan Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab lebih dari lima puluh persen masih mempercayai pemerintah."Sebanyak 70 persen responden yakin bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan membawa perbaikan dan kesejahteraan bagi Indonesia," ungkapnya di Jakarta, Minggu (21/12).Dia menambahkan, sebanyak 57 persen responden memang menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun mereka masih memberi waktu kepada Jokowi-JK untuk menunjukkan kinerjanya.

Elektabilitas Jokowi tidak mengalami perubahan

Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi menjelaskan, angka elektabilitas Jokowi-JK saat ini juga tidak mengalami perubahan drastis. Berdasarkan survei, 54 persen responden mengaku menjadi pemilih Jokowi-JK dalam Pilpres lalu.Namun apabila pemilihan presiden dilakukan lagi hari ini dengan calon yang sama, presentase pemilih Jokowi-JK hanya turun sekitar 2 persen."Ini tentu jadi modal kuat pemerintah Jokowi-JK untuk tetap percaya diri. Namun pemerintah perlu bersikap hati-hati. Pasalnya presentase masyarakat yang tidak memilih Jokowi-JK cukup besar dan cenderung bersikap jauh lebih kritis dalam mengamati setiap kebijakan pemerintah," tegasnya.

Rakyat ingin evaluasi Jokowi setelah 1 tahun bekerja

Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi mengungkapkan, kebanyakan masyarakat ingin melihat kinerja pemerintah selama 100 hari hingga setahun pascapelantikan Jokowi-JK. Namun, ini harus menjadi perhatian dari pemerintah."Posisi Jokowi-JK masih relatif kuat. Tapi ini warning buat pemerintahan," terangnya.Sisa waktu yang diberikan masyarakat mesti dimanfaatkan secara optimal kepada Jokowi-JK. Hasan mengatakan Jokowi-JK harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Sebab, masyarakat yang tidak memilih Jokowi-JK cukup besar dan akan bersikap jauh lebih kritis.

Jokowi tak punya kontrol ke parpol anggota KIH

Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan dukungan publik terhadap Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memang masih kuat. Tapi dari sisi politik, posisi Jokowi-JK merupakan presiden dan wakil presiden yang terlemah. Hal Ini merupakan problem yang utama dan harus segera diselesaikan."Jokowi dan JK di partai politik tidak ada kontrol yang efektif, bahkan di parpol yang tergabung KIH," ujarnya.Menurutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih kuat memegang kontrol partai yang berlambang banteng ini. Namun Megawati belum tentu tetap mau mengayomi kepentingan presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan.Selain itu, menurut Hasan, Wapres Jusuf Kalla sudah tidak punya pengaruh kuat lagi di partai Golkar. Justru dia menilai, posisi Misbakhun yang menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Golkar saat ini lebih kuat dibanding mantan ketua umum ini."Makanya dua orang ini, minimal salah satunya harus punya posisi kuat di parpol. Publik bisa jengkel kalau tidak ada agenda pembangunan karena memang Jokowi-JK tidak kuat di parlemen," ujarnya.Dia menjelaskan cara untuk bisa melakukan take over pada partai politik, Jokowi di PDIP atau JK di Golkar."Kalau tidak bisa ini bisa rentan diobok-obok dan retak. Bulan madu koalisi hanya berlangsung dua tahun. Tiga tahun kemudian sudah mikir masing-masing untuk pemilu berikutnya," kata Hasan.Dia menambahkan, jika ada reshuffle kabinet setahun kemudian, Jokowi-JK yang tidak punya kendali kuat akan partai bisa ditinggal oleh partai pendukungnya."Yang punya komando sekarang di KIH itu Surya Paloh, Megawati dan Muhaimin Iskandar. SBY saja dulu punya kekuasaan di parpol bisa dimainkan, apalagi Jokowi," tukasnya.