Meski Pandemi, Mendagri Yakin Partisipasi Pemilih Tinggi Saat Hari Pencoblosan Besok

Merdeka.com - Sejumlah daerah di Indonesia akan menggelar pilkada serentak 2020 pada 9 Desember besok. Meski situasi pandemi belum berakhir, Mendagri Tito Karnavian optimistis tingkat partisipasi pemilih tetap tinggi.

Dia mengklaim masyarakat percaya tidak akan terjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Tito merujuk pada hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang menyatakan bahwa 83 persen responden akan menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember. Mereka yang tak ikut memilih lantaran tidak ada calon yang meyakinkan, takut tertular virus Covid-19 dan Pilkada dirasakan tidak begitu penting.

"Jadi kalau ada yang tidak hadir memilih bukan karena takut tertular Corona, tapi juga karena menganggap pilkada tidak penting dan tidak ada calon yang menyakinkan," jelas Tito saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi jelang Pilkada Serentak, Selasa (8/12).

"Kalau memang 83 persen menyatakan memilih, artinya menggunakan hak pilih ini kami kira akan baik untuk memberikan legitimasi kepada para paslon yang mungkin memenangkan," sambungnya.

Menurut dia, berdasarkan survei dari September-November 2020, jumlah masyarakat yang ingin Pilkada 2020 tetap dilanjutkan meningkat di angka 64 persen. Hal ini karena selama masa kampanye, tidak terjadi kerumunan massa dengan jumlah banyak.

"Ini menunjukkan ada kepercayaan (trust) tentang penyelenggaraan pilkada ini. Saya kira juga terbangun karena selama periode kampanye relatif dapat dikendalikan tidak terjadi kerumunan yang besar yang membuat klaster-klaster baru penyebaran dan penularan Covid-19," tuturnya.

Tito juga meminta semua pihak agar tak membuat kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa. Dia mengingatkan mekanisme dan tata cara pemilihan di masa pandemi Covid-19 harus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

"Kami mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Bawaslu yang bertindak secara tegas dengan jajaran. Juga aparat keamanan khususnya Polri, TNI, Satpol PP yang segera mengambil tindakan terhadap bentuk pelanggaran yang ada, mulai dari yang ringan, teguran, sampai ke pembubaran bahkan ada yang bergulir ke proses pidana," ujar Tito.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com