Meski putusan MA mengikat, PDIP tutup celah eks koruptor nyaleg

Merdeka.com - PDIP menghormati putusan Mahkamah Agung soal dibatalkannya gugatan PKPU tentang larangan eks napi koruptor nyaleg. Meski demikian, PDIP tidak membuka jalan bagi eks koruptor yang mau nyaleg lewat PDIP.

"Bagi PDI Perjuangan, keputusan tersebut tidak akan menjadi jalan bagi mereka yang berstatus tersangka atau koruptor untuk menjadi caleg dari PDI Perjuangan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto lewat keterangan tertulis, Sabtu (15/9).

PDIP menghargai sikap KPU soal pakta integritas yang pernah disetujui parpol dan KPU yakni meminta parpol menarik caleg yang merupakan mantan napi korupsi.

Sebab, bagi PDIP, menjadi pemimpin nasional yakni mulai dari anggota legislatif sampai presiden harus memiliki rekam jejak yang jelas, landasan moral yang kuat serta menjunjung tinggi watak dan karakter sebagai pemimpin untuk rakyat.

"Semua pemimpin harus bersih dari rekam jejak pelanggaran hukum, termasuk bebas dari mahar politik. Ketika untuk menjadi capres dan cawapres harus menyerahkan mahar politik Rp 1 Triliun, dan kemudian membiarkan pendukungnya untuk mengedepankan cara-cara kampanye yang kurang etis," ujar Hasto.

"Seperti dengan isu SARA yang memecah belah bangsa, gerakan ganti presiden yang berpotensi menimbulkan konflik horisontal, maka hal-hal yang negatif tersebut sebenarnya juga masuk dalam substansi hukum yang menjadi syarat pantas tidaknya pemimpin dengan seluruh tanggung jawab etisnya di hadapan publik" sambungnya.

Hasto menekankan, pemimpin nasional harus bersih dimulai dari keluarganya, rekam jejak kepemimpinannya, dan cara mereka mencari uang. Dia pun memaparkan kriteria pemimpin yang mesti dipilih rakyat.

"Seorang yang memiliki keterampilan di dalam poles-memoles perusahaan, pandai mencari peluang di tengah kesulitan, punya keterampilan rekayasa finansial, tentu hasilnya berbeda dengan pemimpin yang berasal dari rakyat, berkeluarga baik dan punya rekam jejak yang transparan di dalam cara mencari uang. Disitulah rekam jejak positif yang seharusnya dilihat di dalam mencari pemimpin," paparnya.

Sejak awal PDIP memastikan caleg mantan napi korupsi tak ada di dalam daftar caleg yang PDIP ajukan. Prinsip itupun terus dipegang partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini saat pengajuan capres-cawapres.

"PDI Perjuangan percaya, bahwa dengan mencalonkan pemimpin berpengalaman dan merakyat seperti Pak Jokowi, dipadukan dengan sosok ulama sebagai pengayom seperti Ma'ruf Amin, maka Indonesia dipastikan semakin jauh lebih baik," tandas Hasto.