Minta Capres Tak Bawa Contekan Saat Debat, Fahri Hamzah Sebut Data Itu Ada di Otak

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, capres cawapres tak perlu membawa data tulisan atau contekan saat debat. Menurutnya, data hanya perlu diingat dalam otak supaya rakyat menilai kualitas pemimpin.

"Data itu tidak harus dibawa dalam pengertian, sebab kita enggak tahu apakah data itu akan dikonfirmasi atau tidak, paling tidak kalau enggak megang data, data itu kan sudah ada di dalam otaknya. Tahun sekian terjadi ini-ini, harusnya sudah bisa dong pemimpin itu bawa data di kepalanya gitu loh enggak usah dibawa pakai tulisan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/1).

Fahri ingin tiap topik pertanyaan peserta diberi waktu 15 menit untuk memaparkan gagasan. Kemudian ada perpanjangan waktu tambahan 5 menit untuk antisipasi bila pemaparan dianggap belum tuntas. Sehingga masyarakat paham apa yang disampaikan kandidat.

"Jadi saya kira KPU sudahlah jangan main-main soal ini karena ini bukan cerdas cermat bukan ujian. Kenaikan kelas atau debat kompetisi 17 Agustus. Ini milih presiden, kita ingin lihat emosinya, nalarnya, daya ingatnya, kemampuannya untuk menjabarkan persoalan secara konseptual," ujar Fahri.

Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menambahkan, para paslon mesti bisa menganalisis persoalan dan menyampaikan teori penyelesaiannya. Sehingga ada alternatif solusi dengan cara implementasi.

"Itu yang diperlukan dari pemimpin bukan menghapal," ucap Fahri.

Sementara, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Lena Maryana Mukti menyebut, membawa catatan atau tidak adalah hak paslon. Adanya catatan pun supaya yang disampaikan akurat dan bukan asal bicara.

"Itu kan hak paslon, bahwa ada data-data boleh dong. Mana boleh dilarang begitu, itu kan haknya paslon untuk memperkuat penjelasan dengan data-data. Kalau enggak boleh kan, ya itu menurut saya tidak pada tempatnya," kata Lena di Kompleks Parlemen, Senin (21/1).

Dia menegaskan adanya catatan untuk memperkuat argumentasi dan bisa menjawab pertanyaan berbau statistik. "Ini kan bukan ujian kayak di sekolah-sekolah untuk menilai berapa menurut KPU nilainya 9 atau 10, tidak," tegasnya.

Ketua DPP Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut tak setuju debat mempermasalahkan otentik atau tidaknya paslon. Menurutnya, urusan otentik merupakan ranah moderator.

"Tampil otentik itu diatur oleh moderator jangan terlalu kaku mekanismenya, ada dibuat bagaimana jawabannya supaya jawaban itu spontan, itu. Contohnya misalnya, bagaimana ia mempertanyakan, yang paling baik itu kan kelihatan ketika saling bertanya, saling bertanya itu kan enggak ada kaitannya ada catatan atau tidak," tandasnya.