Follow
Minta diakui, PPP kubu Djan Faridz tak masalah diintervensi Jokowi
Merdeka.com - Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kiai Haji Maimun Zubair alias Mbah Moen menyambangi Istana Kepresidenan. Moen berharap pemerintah bisa memberikan saran atas sengketa internal PPP.
PPP kubu Djan Faridz menegaskan tak masalah bila pemerintah lakukan intervensi. "Keputusan Ketua Majelis Syura PPP itu final dan mengikat. Jadi apabila memang harus ada intervensi untuk menyatukan PPP kubu Djan Faridz siap," kata Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah saat dihubungi, Jumat (12/2).
Meski diintervensi, Dimyati tetap mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi tetap mengakui PPP hasil Muktamar Jakarta yang sah secara hukum. "Karena putusan dari MA, PPP yang sah adalah Muktamar Jakarta," ujarnya.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Mengapa PKS menghormati putusan MK? 'Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,'
-
Kenapa TKN Prabowo tak khawatir? Menurut Herzaky, keempat menteri tersebut selama ini telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin serta telah sesuai aturan yang ada.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Kami menghormati keputusan DKPP ini sebagai lembaga yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun perlu dipahami bahwa keputusan DKPP ini sebagaimana diatur pasal 458 undang-undang pemilu tidak lagi bersifat final namun berdasarkan putusan MK nomor 32/PUU-XIX/2021,' jelasnya.
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Bagaimana Gus Ipul menilai PKB? Keras! Ulama NU Gus Ipul Blak blakan Cak Imin & PKB Tak Naikkan Pamor Anies
Dimyati tak mempermasalahkan ikut campurnya pemerintah untuk mendorong islah. Namun, dia memiliki syarat tersendiri.
"Kubu Djan tidak mempermasalahkan hal itu asal dengan syarat harus dibentuk dahulu kepanitiaan Muktamar yang legal. Dalam artian diakui oleh hukum. Karena kepanitiaan Muktamar yang dibentuk melalui Silatnas Pondok Gede itu cacat hukum alias ilegal," pungkasnya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca Selengkapnya
Kader yang mengatasnamakan Pejuang PPP ini mengaku aksinya merupakan aspirasi dari masyarakat
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca Selengkapnya
Puan kembali menegaskan, jIka PDIP pasti melibatkan seluruh partai yang bekerja sama dengan partai dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
PDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca Selengkapnya
Rieke mengaku tidak khawatir kunjungan Jokowi akan menggerus suara PDIP di Jateng.
Baca Selengkapnya
Said menilai, akan sepi jika Jokowi memilih untuk beristirahat usai purna tugas sebagai kepala negara.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca Selengkapnya
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membenarkan PDIP tak menitipkan kadernya di kabinet Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Bukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan Presiden Jokowi demokratis, dan menghormati independensi serta hak setiap partai politik.
Baca Selengkapnya