Minta Polri dan TNI amankan Pemilu, SBY keluarkan 7 instruksi
Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintah jajaran Polri dan TNI bersinergi menjaga keamanan pemilihan umum presiden. Menurut SBY, aparat harus waspada karena ada potensi kericuhan.
Untuk mencegah itu SBY mengeluarkan 7 instruksi pada Polri dan TNI. "Saya berharap masyarakat luas berikan dukungan dan pengawasan terhadap apa yang dilaksanakan jajaran negara," kata SBY di Kantor Presiden, Kamis (3/7).
Berikut 7 instruksi Presiden SBY:
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk pengamanan pilkada? Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir.
-
Siapa yang memimpin pengamanan sidang MK? Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan persiapan pertama yakni rekayasa lalu lintas sekitar Gedung MK di Jalan Merdeka Barat yang bersifat situasional
-
Bagaimana Paspampres menjalankan tugasnya? Tugas Paspampres ini tidak hanya dilakukan untuk perlindungan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, namun juga kepada Tamu Negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan beserta keluarganya.
-
Bagaimana Kapolri dan Panglima TNI menjamin keamanan misa agung? Berdasarkan pantauan merdeka.com, Kapolri bersama Panglima TNI turut meninjau area SUGBK sekira pukul 14.40 WIB. Mereka memasuki lokasi didampingi para pejabat utama (PJU) dari masing- masing institusi. Selama proses peninjauan, terlihat keduanya mengecek segala kesiapan pada area SUGBK yang telah dilakukan sterilisasi oleh personel TNI dan Polri.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Apa tugas Plt Presiden? 'Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Australia, pada 4 sampai 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal tiba kembali di Tanah Air,' bunyi putusan Keppres tersebut.
1. Saya minta jajaran Polri TNI tidak menganggap ringan situasi, tidak underestimate. Lebih baik siap menghadapi kemungkinan apapun yang bisa terjadi. Bahwa dengan izin Allah ternyata situasinya baik normal dan terkendali kita syukuri kalau ada gangguan tiba-tiba maka negara siap, Polri dan TNI siap untuk respons dan atasi masalah itu demi situasi keamanan dalam negeri.
2. Sebelum 9 Juli 2014 hingga beberapa hari hingga situasi dinyatakan aman, jajaran Polri dan TNI siap dan siaga. Seluruh tanah air, dan operasi atau kegiatan atau pengamanan utamanya oleh Polri terus berlangsung dan dilanjutkan. Saya tidak ingin dengar ketidaksiapan dan ketidaksiagaan.
3. Saya berharap di samping tentunya penyelenggaraan pemilu, di lapangan Polri dan TNI untuk cegah dan tindak pelanggaran hukum berkaitan dengan pilpres, misalnya aksi kekerasan yang bisa terjadi, perusakan atau pembakaran yang kemungkinan bisa terjadi. Dari siapa pun yang dilakukan pihak manapun, kita harus adil, netral tapi tidak berikan toleransi kepada perilaku seperti itu. Saya harus terus terang mengatakan di waktu lalu terjadi setelah pilkada misalnya atau dulu setelah pilpres 1999 kita tidak ingin terjadi lagi.
4. Polri mesti bantu penyelenggara pemilu jika ada pelanggaran aturan pemilu apalagi kejahatan, misal politik uang, intimidasi tidak boleh dibiarkan. Aturannya sudah ada, tinggal dijalankan dengan tegas tanpa pandang bulu, prinsip negara tidak lakukan pembiaran. Dengan tidak melakukan pembiaran maka bisa cegah masyarakat main hakim sendiri.
5. Saya meminta Polri dan TNI melakukan koordinasi sedekat-dekatnya dengan penyelenggara pemilu, jajaran KPU, Bawaslu pusat dan daerah, pemda, pers dan media yang setiap saat akan mewartakan dan menyiarkan semua kegiatan pilpres 2014 ini dan juga dengan unsur-unsur terkaitan lainnya. Koordinasi sangat penting agar apapun yang dilakukan kita semua tidak merugikan masyarakat luas.
6. Untuk mengemban tugas semua ini, Menko Polhukam untuk memimpin dan kendalikan langsung semua operasi pengamanan yang dilakukan Polri dan TNI.
7. Saya sendiri Presiden RI akan memantau dan melakukan pengawasan secara dekat. Terhadap pemungutan suara dan negara perlu saya akan memberikan instruksi. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu presiden, wakil presiden, legislatif, dan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, ada 19 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam desk ini dalam mensukseskan pemilu dan pilkada 2024.
Baca Selengkapnya“Bersama-sama kita mempersiapkan hal ini dengan baik guna mencegah terjadinya potensi gangguan keamanan," katanya
Baca SelengkapnyaUntuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, menurut Menko Hadi semua pihak wajib menjaga stabilitas politik dan hukum
Baca SelengkapnyaListyo mengatakan, pemilu kali ini berbeda dari sebelumnya, juga memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak.
Baca SelengkapnyaTito Karnavian, dalam sambutannya menekankan peran strategis Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga situasi kondusif selama tahapan pemilu dan pilkada.
Baca SelengkapnyaSoal keamanan Papua, lanjut Sigit juga menjadi hal yang utama dalam pertemuan tersebut.
Baca Selengkapnya224 personel Polri yang di-BKO-kan ke Paspampres untuk pengamanan di ring 1.
Baca SelengkapnyaSehingga proses pemilu 2024 dapat berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaKapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto meminta kepada seluruh personel untuk bertugas dengan baik dalam rangka menyukseskan seluruh tahapan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPatroli Skala Besar ini dalam rangka menciptakan situasi kondusif selama pelantikan presiden terpilih khususnya di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
Baca SelengkapnyaFadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca Selengkapnya