Minyak dunia turun, Demokrat sebut Jokowi langgar UU naikkan BBM

Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrat DPR menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan kenaikan BBM tersebut terindikasi melanggar undang-undang.

Penasihat Fraksi Partai Demokrat DPR Agus Hermanto mengatakan, dalam UU APBN-P 2014, pemerintah berhak menaikkan harga BBM jika asumsi harga minyak dunia USD 105 per barel. Namun kenyataannya hari ini harga minyak jauh turun di bawah asumsi UU, yakni tidak lebih dari USD 80 per barel.

"Kita ketahui pemerintahan sekarang ini menaikkan BBM dalam APBN pemerintah memang tidak harus meminta izin dengan DPR, namun ada persyaratan khusus apabila harga minyak dunia naik 15 persen, naik signifikan dari USD 105 per barel. Padahal sekarang turun, bisa dibayangkan kalau kita lihat secara detail bisa saja indikasi melanggar UU," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11).

Diketahui, dalam pasal Pasal 7 ayat 1 UU APBN-P tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintahan berhak menaikkan harga BBM subsidi ketika harga asumsi ditetapkan hari itu sebesar USD 105 per barel meningkat jadi 15 persen.

Agus juga meminta agar pemerintah Jokowi-JK memberikan kompensasi sebagai dampak kenaikan BBM kepada rakyat kecil. Dia juga menyinggung capaian SBY ketika menaikkan BBM namun berikan kompensasi kepada rakyat kecil.

"Pada saat meyakinkan dana kompensasi sampai kepada rakyat kecil kena dampak, SBY jelas dengan BLSM, BSM, BOS, jaminan kesehatan. Memang betul Pak Jokowi-JK mengeluarkan 3 kartu, KIS, KIP, KKS. Tapi tiga-tiganya sebenarnya adalah meng-copy seluruhnya kebijakan SBY," tutur dia.

Agus yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR, menunggu hasil pandangan anggota fraksi soal wacana interpelasi kepada Jokowi. Jika memang sepakat, maka pihaknya langsung mengirim surat ke Jokowi untuk menjelaskan kenaikan BBM ini.

"Bila ada usulan hak bertanya dari anggota. Kalau ada, kita sampaikan ke pemerintah dan akan disampaikan pertanyaannya," tegas Agus.