Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Misbakhun dorong DPR hidupkan lagi Timwas Century

Misbakhun dorong DPR hidupkan lagi Timwas Century Gede Pasek dan Misbakhun jenguk Anas. ©2014 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun terus mendorong upaya membongkar kejahatan dalam pemberian dana talangan (bailout) untuk Bank Century. Politikus muda yang kini menjadi anggota Fraksi Partai Golkar itu pun mendorong agar DPR menghidupkan lagi tim pengawas (Timwas) Bank Century.

Hal itu disampaikan Misbakhun dalam rapat dengar pendapat antara Komisi XI DPR dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta, Senin (19/1). Menurutnya, DPR tidak boleh lalai dalam mengawasi penyelesaian kasus kejahatan perbankan dalam kasus bank yang kini berganti nama jadi Bank Mutiara itu.

"Saya meminta pada rapat komisi XI hari ini untuk meminta pada paripurna, agar dibuka, dilanjutkan kembali Tim Pengawas Century," katanya.

Orang lain juga bertanya?

Salah satu inisiator hak angket Bank Century itu menambahkan, penyelesaian kasus bailout untuk bank hasil merger itu masih panjang. Sebab, ada aset-aset eks Century dengan jumlah triliunan rupiah yang tidak akan bisa terjawab tuntas dalam waktu singkat. Mulai dari perburuan tim pemburu aset maupun proses hukumnya di KPK.

"Karena itu saya meminta supaya rapat kali ini buat salah satu kesimpulan, meminta paripurna menghidupkan Timwas Century, agar DPR bisa mengawasi tim pemburu aset dan proses hukumnya di KPK," tegasnya.

Politikus yang pernah dikriminalisasi terkait kasus Bank Century itu justru melihat ada upaya untuk terus menutup jejak kejahatan dalam pemberian dana talangan untuk bank milik Robert Tantular itu. Karenanya Misbakhun juga mengingatkan kepada LPS dan pemerintah saat ini bahwa seiring pergantian rezim pemerintahan, ada upaya dari pihak-pihak tertentu menghilangkan jejak di kasus Bank Century.

"Sekarang dari kasus Bank Century ini ada gelagat menghilangkan jejak, ada media yang diduga menerima aliran dana Century kini ditutup. Jadi saya kalau keras soal kasus Century hanya ingin menegaskan jangan sampai ini terulang di kemudian hari, jangan sampai," tandasnya di hadapan komisioner LPS.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Misbakhun Gulirkan Ide Pemeriksaan Bertema untuk BPK di Era Prabowo-Gibran
Misbakhun Gulirkan Ide Pemeriksaan Bertema untuk BPK di Era Prabowo-Gibran

Misbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya
Ini Pesan KPK untuk Anggota DPR Periode 2024-2029
Ini Pesan KPK untuk Anggota DPR Periode 2024-2029

RUU Perampasan Aset sempat jalan di tempat pada Komisi III DPR periode 2019-2024.

Baca Selengkapnya
Menko Kumham Yusril Bertemu Pimpinan KPK, Bahas RUU Perampasan Aset hingga Seleksi Capim
Menko Kumham Yusril Bertemu Pimpinan KPK, Bahas RUU Perampasan Aset hingga Seleksi Capim

Tiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.

Baca Selengkapnya
KPK Akui Kritik dari Dewas Bagus, Faktanya Memang Ada Perlawanan
KPK Akui Kritik dari Dewas Bagus, Faktanya Memang Ada Perlawanan

KPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.

Baca Selengkapnya
Fit and Proper Test, Misbakhun Beberkan Rencana Selaraskan BPK dengan Pemerintah Mendatang
Fit and Proper Test, Misbakhun Beberkan Rencana Selaraskan BPK dengan Pemerintah Mendatang

Dia menegaskan baik BPK maupun DPR merupakan lembaga negara yang keberadaan dan kedudukannya diatur konstitusi.

Baca Selengkapnya
Kasus Pemerasan SYL, Dewas Ternyata Sudah Serahkan Surat Permintaan Supervisi Polda Metro ke Pimpinan KPK
Kasus Pemerasan SYL, Dewas Ternyata Sudah Serahkan Surat Permintaan Supervisi Polda Metro ke Pimpinan KPK

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho menyatakan kewenangan menetapkan supervisi adalah pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya
Rieke Dukung Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Timah: Jangan Hanya Swasta yang Disasar
Rieke Dukung Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Timah: Jangan Hanya Swasta yang Disasar

Hal ini lantaran adanya dugaan keterlibatan pihak lain selain PT Timah Tbk dan swasta.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung DPR!
KPK Geledah Gedung DPR!

Penggeledahan masih berlangsung, belum diketahui terkait kasus apa

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR ‘Semprot’ Capim KPK Ibnu Basuki: Saudara Pernah Vonis Bebas Terdakwa Korupsi
Komisi III DPR ‘Semprot’ Capim KPK Ibnu Basuki: Saudara Pernah Vonis Bebas Terdakwa Korupsi

Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pesan Tegas Mahfud ke Pemerintahan Prabowo-Gibran Bikin KPK Garang Lagi
VIDEO: Pesan Tegas Mahfud ke Pemerintahan Prabowo-Gibran Bikin KPK Garang Lagi

Di pemerintahan selanjutnya, Mahfud meminta aturan terkait KPK dikembalikan lagi

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
VIDEO: Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas

Dalam rapat, Dirut PT Timah, Ahmad Dani Virsal, menjadi bulan-bulan anggota DPR.

Baca Selengkapnya