MK tolak uji materi PT, Ketum Golkar klaim dukungan untuk Jokowi makin kuat

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah sesuai harapan. Airlangga mengklaim putusan ini membuat dukungan kepada Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019 semakin kuat.

"Insya Allah makin kuat," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).

Tak hanya Golkar, kata Airlangga, partai-partai yang setuju dengan penerapan ambang batas pencalonan presiden 20 persen mengapresiasi keputusan MK tersebut. Sekitar 6 partai mendukung ambang batas pencalonan Presiden, yakni PDIP, Golkar, PPP, PKB, NasDem dan Hanura.

"Ya tentunya sesuai dengan UU yang didorong oleh partai-partai. Dengan demikian tentu mengapresiasi," ujarnya.

Meski demikian, Airlangga menuturkan, pembahasan soal Pemilu Presiden masih terlalu dini. Saat ini, Golkar masih fokus pada gelaran Pilkada 2018.

"Nah itu nanti kita lihat perkembangan berikutnya. Kita kan baru menyelesaikan Pilkada," tandasnya.

Diketahui, MK menolak uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya yang mengatur soal ambang batas presidensial (presidential threshold/PT). PT yang ditetapkan sebesar 20 kursi DPR sampai 25 persen suara sah nasional yang diatur dalam Pasal 222 ini salah satunya digugat Partai Idaman pimpinan Rhoma Irama.

Gugatan uji materi UU Pemilu yang diajukan Partai Idaman ini terdaftar dengan perkara nomor 53/PUU-XV/2017 dan perkara nomor 70/PUU-XV/2017.

Partai Idaman dalam gugatannya menilai Pasal 222 merupakan keputusan yang kurang demokratis dan bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945.

Dalam Pasal 222 UU Pemilu, syarat bagi parpol yang bisa mengajukan calon presiden ialah yang memperoleh 20 persen kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Legislatif sebelumnya.