MKD akan panggil BURT dan Kesetjenan soal anggaran DPR 2018

Merdeka.com - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan memanggil Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Kesetjenan DPR terkait pengajuan anggaran DPR tahun 2018. Dasco mengaku telah memerintahkan tenaga ahli untuk mengecek rincian pengajuan anggaran DPR tahun 2018 tersebut.

"Kita tanyakan boleh dong. Yang mengusulkan kan dari kesetjenan. Bukan Banggar," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).

Dasco menyebut pihaknya telah menerima laporan soal anggaran itu. MKD bisa memproses laporan tersebut tetapi bukan dijadikan perkara melainkan meminta klarifikasi BURT dan kesetjenan.

Soal rencana pembangunan Gedung baru, Dasco mengakui kondisi Gedung DPR sekarang dalam kondisi buruk. Contohnya, kasus lift Gedung Nusantara I anjlok lantaran konstruksinya miring.

Oleh karenanya, dia menilai perlu ada kajian soal pentingnya pembangunan Gedung baru DPR apakah dilanjutkan atau tidak. Politikus Gerindra ini menganggap DPR tak perlu takut mendapatkan opini buruk masyarakat bahwa pembangunan Gedung akan membuat boros keuangan negara.

"Kita harus berani mengeluarkan kajian apakah yang selama ini diributkan soal pembangunan gedung bisa diteruskan atau tidak diteruskan. Kita mau kaji," pungkasnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan kenaikan anggaran untuk tahun 2018. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menyebut, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun. Ini sekaligus meluruskan kabar yang menyebut BURT DPR mengajukan anggaran Rp 7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018.

Rincian dari total Rp 5,7 triliun itu, anggaran untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp 4 triliun. Sedangkan Rp 1,7 triliun diperuntukkan satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR. Usulan anggaran tahun depan naik sekitar 25 persen dari anggaran DPR tahun ini yang mencapai Rp 4,26 triliun.

"Itu DPR dapat itu Rp 5.728.308.210. untuk dewan 4.024.410.881 untuk dewan. untuk sekretariat Rp 1.703.897.329," kata Anton saat dihubungi, Kamis (10/8).

Dia menyebutkan, anggaran itu tidak terlalu besar. Persentasenya hanya 0,35 persen dari total APBN.

"Semua lah, gaji, dan lain-lain. Bikin saja untuk dewan," sambungnya.