Follow
MKD DPR belum temukan bukti atas laporan gelar doktor palsu
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengusut tuntas laporan dugaan gelar doktor palsu anggota DPR dari Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra.
Menanggapi hal ini, Ketua MKD Surahman Hidayat menegaskan pihaknya tidak dapat diintervensi oleh pimpinan DPR. Lantaran, hanya MKD yang memiliki wewenang mengusut dugaan pelanggaran yang dibuat oleh anggota dewan.
"Pimpinan tidak boleh intervensi ke MKD, nanti pimpinan bisa dipanggil oleh MKD. Nanti mendengarkan surat-surat yang masuk ke MKD," kata Surahman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/5).
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Bagaimana DPR minta polisi tangani nopol palsu? Terakhir, Sahroni juga meminta Polri terus lakukan razia pelat rahasia palsu secara berkala. Agar, memberikan efek jera kepada para pemalsu.'Jadi polisi harus terus lakukan razia di jalanan, beresin yang masih nekat-nekat itu, publikasikan kalau perlu. Agar memberi efek jera dan peringatan kepada para pelaku. Ini pelanggaran yang fatal loh soalnya,' tutup Sahroni.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
-
Siapa yang melaporkan dugaan korupsi? Aktivis koalisi masyarakat sipil dari Reformasi Kepolisian melaporkan dugaan adanya korupsi pada institusi Polri.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
Politikus PKS ini lantas belum dapat memastikan langkah apa yang akan diambil untuk menyikapi laporan yang dibuat oleh mantan staf Frans, Denty Noviany Sari itu. Sebab, sampai saat ini belum ada bukti yang ditemukan.
"Belum ada buktinya jadi jangan bicarakan sanksi," kata dia.
Sebelumnya, Anggota Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena memecat staf ahlinya yang bernama Denty Noviany Sari. Alasan pelaporan tersebut yakni Denty merasa dipecat tanpa ada alasan yang jelas. Namun, dari hasil pelaporan tersebut, Denty juga mengaku telah disuruh atasannya itu untuk mencantumkan gelar doktor di kartu nama.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Viral Pengacara Top Diduga Terlibat Pemalsuan Pelat Dinas DPR, Ini Penjelasan Polda Metro Jaya
Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks Mahfud MD dan DPR Bongkar Kebusukan Hakim MK di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
Bukan tanpa modal, modus Suyanto mengelabuhi rumah sakit ternyata bermodalkan identitas palsu seorang dokter asli.
Baca Selengkapnya
Polisi mengamankan barang bukti delapan mobil dengan pelat palsu serta 25 kartu tanda anggota DPR.
Baca Selengkapnya
KPK akan melakukan verifikasi terhadap setiap laporan yang masuk.
Baca Selengkapnya
Polisi mengungkapkan motif tersangka menggunakan pelat dinas Dewan Rakyat (DPR) palsu.
Baca Selengkapnya
Polisi tidak bisa membocorkan siapa pihak pendumas tersebut.
Baca Selengkapnya
Polisi juga amankan delapan unit mobil dengan plat nomor palsunya disertakan 25 KTA DPR yang diduga palsu.
Baca Selengkapnya
MKD tidak ada keterkaitan antara anggota DPR dengan mobil berpelat palsu yang berkaitan dengan kematian Brigadir RA tersebut.
Baca Selengkapnya
Kepolisian tidak menemukan unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus dugaan penipuan itu.
Baca Selengkapnya
Selain membuat laporan ke Bareskrim Polri, Ghufron juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan judicial review di Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya
Polisi belum bisa mengambil langkah lebih lanjut dalam penyidikan sebelum ada hasil koordinasi dengan Bareskrim.
Baca Selengkapnya