MKD gandeng Bareskrim cek original rekaman pencatutan nama Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang mengatakan, MKD akan melakukan verifikasi terkait bukti rekaman pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam kasus perpanjangan kontrak freeport yang diserahkan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu, Rabu (18/11) petang ini. Menurut Junimart, MKD bakal melakukan verifikasi laporan bukti rekaman itu pada Kamis (19/11) besok.
"Kami dari MKD akan melakukan verifikasi besok tentang bukti rekaman yang original dalam bentuk USB," ujar Junimart kepada wartawan di gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (18/11).
Junimart mengatakan, hasil verifikasi itu nantinya akan dirapatkan di tingkat pimpinan dan forum serta menyerahkan ke Bareskrim untuk diperiksa kebenaran suaranya.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi data KJMU di Jakarta? 'Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,' kata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/3).
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
"Hasil verifikasi besok itu akan kami rapatkan di tingkat pimpinan, setelah itu di tingkat anggota forum, setelah itu biasanya akan diserahkan Bareskrim bagian IT untuk memeriksa originalitas suaranya," tandasnya.
Junimart menegaskan MKD masih harus memastikan hasil rekaman dengan transkrip yang diterima. "Kita harus bikin catatan dulu, apakah transkrip dengan suara yang di USB sama? Soalnya kan katanya putus-putus," ucapnya.
Menurut dia, apabila dalam rekaman itu Ketua DPR Setya Novanto benar terbukti mencatut nama Presiden Jokowi dalam perpanjangan kontrak PT Freeport, MKD hanya bisa memberi sanksi penegakan kode etik. Sedangkan sanksi hukum merupakan kewenangan kepolisian, kejaksaan agung, dan KPK.
"Kami hanya dalam ranah penegakan kode etik. Untuk sanksi pencatutan nama presiden itu masih belum bisa diketahui apakah akan diberikan sanksi ringan, sedang atau berat, kita akan verifikasi," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaNama Jokowi berulang kali disebut dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKarena dokumen tersebut masuk dalam materi penyidikan sehingga belum bisa diungkap ke publik.
Baca SelengkapnyaKepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca SelengkapnyaPihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaIa pun kembali menyinggung soal Ketua MK Anwar Usman yang paling banyak dilaporkan ke MKMK.
Baca Selengkapnya"Saya justru menunggu namanya siapa ya," kata Kapolri.
Baca SelengkapnyaAiman bakal diperiksa terkait penyeberan berita bohong netralitas Polri di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTim Hukum pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi menyerahkan kesimpulan Sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca SelengkapnyaRocky heran kasusnya masih dilanjutkan, padahal Jokowi menanggapi santai kritriknya.
Baca SelengkapnyaSaksi Prabowo Gibran, Pj Walikota Bekasi Gani Muhammad mengungkap instruksi Presiden Jokowi dalam pilpres 2024
Baca Selengkapnya