MKD juga diminta usut tanda tangan 'ajaib' Setya Novanto
Merdeka.com - Pertarungan munas Golkar antara Ade Komarudin (Akom) dan Setya Novanto (Setnov) merembet ke persoalan etik anggota DPR. Akom dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), atas dugaan gratifikasi private jet saat kampanye caketum Golkar ke daerah.
MKD kini diminta juga mengusut kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Setnov saat rapat paripurna. Diketahui, Setnov sedang berada di Manado, namun absensi paripurna di DPR terisi tanda tangannya.
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin mengatakan, tugas MKD adalah mengawasi kehadiran tiap anggota dalam setiap rapat yang berlangsung karena ketidakhadiran terkait dengan etika seorang anggota DPR.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Kenapa Dewas KPK sidang etik mantan Kamtib dan Karutan? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang etik buntut dari kasus pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK.
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
"Terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Novanto, kehadiran anggota dalam setiap rapat tidak memerlukan pengaduan karena MKD wajib mengawasi kehadiran anggota DPR dalam rapat," kata Said dalam pesan singkat, Kamis (25/2).
Dia mengatakan, apabila anggota DPR yang bermasalah terkait daftar hadir dan kehadirannya dalam rapat, MKD tidak boleh menutup mata terhadap kasus tersebut.
Said menyoroti ketidakhadiran Novanto dalam Rapat Paripurna pada Selasa (23/2). Rapat tersebut merupakan pengambilan keputusan tentang UU Tapera, karena itu anggota khususnya Pimpinan fraksi wajib hadir.
"Namun di dalam tatib dibolehkan anggota tidak hadir dalam rapat atas izin ketua fraksi," ujarnya.
Namun Said mengecualikan dalam kasus Novanto karena seharusnya mendahulukan kepentingan kedewanan daripada urusan internal partai karena posisinya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Di Manado, Setnov sedang konsolidasi ke pengurus DPD Golkar dalam rangka niatan maju jadi caketum di munas.
Dia pun menilai kasus anggota DPR bolos dan titip absen sudah sering terjadi sehingga sanksi tegas harus ditegakkan tanpa memandang posisi seseorang di DPR.
"Sanksi yang diberikan atas ketidak hadiran jangan pandang bulu dengan memproses semua yang terindikasi bermasalah (soal absensi)," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Mantan Ketua DPR Setya Novanto ramai menjadi perbincangan di media sosial Twitter. Para netizen membicarakan soal foto yang diduga absensi rapat paripurna DPR dari Fraksi Partai Golkar pada Selasa (23/2), yang diunggah oleh pemilik akun Twitter @LalaBinal.
@LalaBinal memposting dua foto absensi. Foto pertama, tak ada tanda tangan Setnov. Di foto kedua, ada tanda tangan Setnov.
Para netizen membincangkan mengapa Setnov yang pada Selasa lalu tak hadir rapat paripurna DPR, tiba-tiba tandatangannya ada di daftar absensi. Informasinya, pada Selasa lalu Setnov tak bisa hadir karena sedang berada di Manado, Sulawesi Utara, untuk urusan Partai Golkar.
"Sungguh super sekali. @MasNovanto yang ada di Sulut bisa ke @DPR_RI untuk tanda tangan kehadiran," demikian kicau @LalaBina, Rabu (24/2).
"Kira-kira bagaimana cara @MasNovanto tanda tangan, padahal dirinya sedang di Sulawesi Utara?"
Komentar pun datang dari para pengguna Twitter lainnya. "Ini DPR apa Kampus Teknik? bisa titip absen gitu," kicau @Altefalken.
"Mungkin mas setnov bisa teleport seperti Sungoku, atau pintu kmana saja sperti doraemon, atau dia adalah jumper?" kicau @puturadar.
Presenter sekaligus komika Pandji Pragiwaksono juga ikut angkat kicauan. "Jangan suudzon. Pasti beliau punya "Pintu Ke Mana Saja" kyk Doraemon," @pandji.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaDia menyatakan putusan MKMK membuktikan campur tangan penguasa dalam penanganan perkara.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaMKD memutuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terbukti melanggar kode etik.
Baca SelengkapnyaPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambah syarat maju capres dan cawapres berbuntut panjang
Baca SelengkapnyaAda sejumlah laporan diterima MKMK, salah satunya putusan soal syarat Capres-Cawapres maju di Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca SelengkapnyaBawono menduga ada upaya menggulirkan isu tersebut agar menggerus elektabilitas Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaAnwar Usman menjawab laporan Tim Pembela Demokrasi Indonesia terkait dugaan nepotisme.
Baca SelengkapnyaMenurut Masinton, skandal hakim konstitusi merupakan skandal yang besar. Bukan cuma pelanggaran etik hakim biasa.
Baca Selengkapnya