MKD nilai Setnov punya target politik lain, bukan posisi Ketua DPR

Merdeka.com - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad memastikan, keputusan untuk merehabilitasi nama baik Setya Novanto bukan untuk mengembalikan jabatannya sebagai Ketua DPR. Dia memprediksi, Setnov memiliki target politik lain sehingga tidak mungkin ingin kembali menjadi pimpinan dewan.

"Mungkin dia punya target politik ke depan, jadi dia butuh pemulihan nama baik. MKD bukan untuk mengembalikan posisi ketua DPR, mungkin dia juga enggak mau kalau jadi ketua DPR," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9).

MKD menggunakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal 5 UU ITE nomor tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang membuktikan bukti rekaman Sudirman Said ilegal sebagai dasar pertimbangan.

Dasco menyebut dengan adanya kesimpulan soal rekaman 'Papa Minta Saham' itu lah, MKD merasa perlu melakukan sidang untuk memproses kembali alat bukti perkara yang melibatkan Setnov.

"Putusan MK tidak berlaku surut, tapi putusan MK atas permonohan Pak Setnov atas perkara dia. Permohonan peninjauan kembali menggunakan proses persidangan di MKD, itu novum baru," tegasnya.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengeluarkan surat keputusan (SK) pengabulan peninjauan kembali pengaduan Sudirman Said atas rekaman kasus 'Papa Minta Saham'. Surat keputusan itu telah ditandatangani langsung oleh Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad.

Keluarnya surat itu sebagai tindaklanjut dari surat permohonan rehabilitasi nama baik Ketum Setya Novanto yang diajukan Fraksi Partai Golkar pada (19/9) lalu.

Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding membenarkan keluar surat keputusan itu. Keputusan itu diambil melalui persidangan MKD pada 27 September 2016 lalu.

"Iya sudah, kemarin. Jadi memang ada rapat di MKD menindaklanjuti permohonan Pak Setnov ke MKD untuk peninjauan kembali terhadap proses persidangan yang dilakikan MKD sidang atas pengaduan Sudirman Said bukti rekaman," kata Sudding saat dihubungi, Rabu (28/9).

Sudding mengatakan, keputusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi pasal 5 UU ITE nomor tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) menunjukkan Setnov tidak bersalah sekaligus alat bukti rekaman percakapan tersebut ilegal.