MKD rapat internal, bahas dugaan pelanggaran etik 3 politisi PKS
Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggelar rapat internal guna membahas sejumlah kasus etik anggota dewan, siang ini, Kamis (18/8). Salah satu yang akan dibahas mengenai pelaporan terhadap 3 Politikus PKS, Surahman Hidayat, Hidayat Nur Wahid dan Muhammad Sohibul Iman.
"Kita akan rapat internal, semua pengaduan akan dibahas bagaimana tindak lanjutnya, termasuk pengaduan yang dilaporkan Fahri Hamzah terhadap 3 kader PKS di DPR," ujar Wakil Ketua MKD Sarifuddin Suding ketika dihubungi, Kamis (18/8).
Sudding tak mau menjelaskan secara rinci tentang kasus ini. Sebab, MKD terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti sebelum menindaklanjuti laporan yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu.
-
Kenapa Hasyim dipecat dari jabatan Ketua KPU? Pemecatan Hasyim buntut dari kasus asusila yang dilaporkan salah satu anggota Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) KBRI Den Haag, Belanda berinisial CAT.
-
Siapa yang dipecat oleh PDIP? PDIP telah memecat Cinta Mega usai ketahuan diduga main judi slot Politikus PDIP Cinta Mega akhirnya dipecat oleh partai, usai ketahuan diduga bermain judi online slot saat rapat paripurna bulan lalu.
-
Siapa saja yang terlibat di PKR? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
-
Siapa yang dipecat dari partai politik? Sayangnya, pada tahun 2018, ia dipecat dari partai tersebut karena dituduh melakukan kecurangan suara pada pemilu sebelumnya.
-
Siapa yang dipecat tidak hormat dari jabatan Ketua KPU? Pemecatan dilakukan berdasarkan hasil putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (3/7) kemarin.
-
Kenapa Hasyim Asy'ari dipecat dari KPU? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dari jabatannya. Hasyim dipecat terkait kasus asusila yang dilaporkan anggota Pelantikan Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda berinisial CAT.
Soal mekanisme sidang kasus 3 politisi PKS ini, Sudding menilai, bisa saja dilakukan terbuka. Namun, pada prinsipnya, sidang MKD dilakukan tertutup, karena menyangkut etika.
"Prinsipnya semua sidang MKD itu tertutup, tapi kalau terlapor menginginkan agar sidang MKD terbuka dan ada kesepakatan dengan pimpinan MKD, maka sidang akan dilakukan terbuka," tambahnya.
Menyangkut sidang terbuka atau tertutup ini, MKD pernah melakukan sidang terbuka saat kasus 'Papa Minta Saham' yang membelit Setya Novanto. Padahal, terlapor Setya Novanto ingin sidang tertutup. Tapi saat itu, Ketua MKD Surahman Hidayat memutuskan untuk sidang terbuka.
Mengenai hal ini, Sudding tak mau berpolemik. Dia menyerahkan sepenuhnya pada rapat internal MKD siang ini.
"Yah liat nanti kesepakatan rapatnya yah," tegasnya.
Seperti diketahui, Fahri Hamzah melaporkan 3 politis PKS, Surahman Hidayat, Sohibul Iman dan Hidayat Nur Wahid ke MKD. Tiga orang ini diduga melakukan pelanggaran etik soal pemalsuan dokumen. Sayang, Fahri enggan menjelaskan dokumen apa yang dipalsukan.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laporan teregistrasi dengan LP/B/356/XI/2023/SPKT /BARESKRIM POLRI pada Rabu, 8 November 2023.
Baca SelengkapnyaRutan yang digeledah antara lain Rutan di Gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi
Baca SelengkapnyaPasal disangkakan terhadap terlapor yaitu tindak pidana fitnah yang diatur di Pasal 311 KHUP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun.
Baca SelengkapnyaPolri mulai diselidiki laporan bocornya RPH gugatan batas usia Capres-Cawapres oleh hakim MK.
Baca SelengkapnyaMK telah menunjuk tiga orang yang menjadi anggota MKMK yang akan bekerja selama satu bulan.
Baca SelengkapnyaAlbertina pun menyebut tidak menutup kemungkinan agenda sidang dapat berubah.
Baca SelengkapnyaJelang akhir periode jabatan Presiden Jokowi, terdapat tiga kepala lemba negara diberhentikan tidak hormat dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan ini terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 98-PKE-DKPP/VII/2023.
Baca SelengkapnyaDari 62 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima Dewas KPK, sebanyak enam laporan telah ditindaklanjuti karena bukti atau alasan yang cukup.
Baca SelengkapnyaDituduh Manipulasi Hasil Verifikasi PKN dan Partai Ummat, Komisioner KPU Pangkep Jalani Sidang Etik
Baca SelengkapnyaKetiga hakim konstitusi itu diperiksa MKMK sebagai saksi laporan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman dkk terkait putusan syarat capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaBawaslu menemukan unsur pelanggaran kode etik dari perbuatan petugas PPK dan PPS itu melakukan pesta minuman keras di kantor sekretariat.
Baca Selengkapnya