Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MKGR Nilai PSI Perkeruh Situasi Politik

MKGR Nilai PSI Perkeruh Situasi Politik PSI. ©2018 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan Kebohongan Award kepada Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief karena dianggap menyebarkan hoaks terkait adanya 7 kontainer surat suara Pilpres yang sudah tercoblos yang dikirim dari China. Sejumlah pihak ada yang mendukung dan juga kontra terhadap langkah PSI ini.

Ketua Umum DPP MKGR, Roem Kono, langkah PSI tersebut dapat memperkeruh situasi. Dia juga menilai penghargaan itu mengada-ada.

"Saya kira itu diserahkan pada pihak yang berwajib, kita jangan menambah-nambah, jangan mengada-ada, akhirnya suatu yang tidak perlu harus dilakukan akan menambah keruh. Kita kembali pada Pancasila saja, jangan seperti negara-negara yang sudah maju, bebas. Karena bangsa kita masih heterogen, baik itu dari masyarakat sendiri maupun para politikusnya," jelasnya di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (5/1).

"Saya tidak setuju. Kan bukan budaya kita. Kalau saling mengingatkan boleh, tapi jangan seolah-olah bangsa ini seperti permainan gitu ya. Permainan pingpong, pukul sana pukul sini," sambungnya.

Roem juga mengingatkan kepada para generasi muda agar tidak mudah terpancing dengan berita bohong. Hoaks, lanjutnya, bisa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat yang heterogen ini.

"Kita berharap generasi muda jangan terpancing dengan hoaks itu ya. Itu bukan merupakan kepribadian bangsa Indonesia, budaya kita," ujarnya.

"Itu bahkan jadi perpecahan di masyarakat, jadi sering memfitnah, kita harus jadi bangsa yang maju, bangsa yang produktif bangsa yang menikmati pembangunan jangan menghancurkan pembangunan," tutupnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPP Nilai Prabowo-Gibran Rawan Dipersoalkan Terkait Putusan MK
PPP Nilai Prabowo-Gibran Rawan Dipersoalkan Terkait Putusan MK

Romy menyebut, kemungkinan judicial review di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut.

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
Kritisi Usulan PDIP Soal Polri di Bawah Kemendagri, PSI Beberkan Data
Kritisi Usulan PDIP Soal Polri di Bawah Kemendagri, PSI Beberkan Data

Juru Bicara PSI Agus Herlambang menilai usulan tersebut merupakan ide kosong.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras PDIP Usai MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Singgung Indonesia Masuk Kegelapan Demokrasi
Reaksi Keras PDIP Usai MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Singgung Indonesia Masuk Kegelapan Demokrasi

PDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.

Baca Selengkapnya
Ketua DPP PKS: Sudah Saatnya Pilkada Langsung Dievaluasi!
Ketua DPP PKS: Sudah Saatnya Pilkada Langsung Dievaluasi!

PKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP soal Putusan MK: Setelah Dulu Dibajak jadi Mahkamah Keluarga kini Kembali pada kewarasan
Politikus PDIP soal Putusan MK: Setelah Dulu Dibajak jadi Mahkamah Keluarga kini Kembali pada kewarasan

Deddy menilai, sebelum adanya putusan MK ini ada upaya-upaya serius dengan mengumpulkan kotak kosong sebanyak-banyaknya jelang pilkada serentak.

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras Akademisi hingga Aktivis Usai MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah
Reaksi Keras Akademisi hingga Aktivis Usai MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah

Namun, dalam dalil penambahan syarat capres cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah, dikabulkan oleh MK.

Baca Selengkapnya
PSI Sindir PDIP: Kita Deklarasi Enggak Dianggap, DPP Didatangi Orang Besar Satu RI Heboh
PSI Sindir PDIP: Kita Deklarasi Enggak Dianggap, DPP Didatangi Orang Besar Satu RI Heboh

Giring mengklaim PSI dipersulit dalam verifikasi parpol peserta Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Romo Magnis: Ada Kesan Hukum Jadi Alat Bungkam
Romo Magnis: Ada Kesan Hukum Jadi Alat Bungkam

Masyarakat diimbau agar tidak perlu khawatir untuk bersikap kritis.

Baca Selengkapnya
Komisi II Sebut Putusan MK Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah akan Dituangkan di PKPU
Komisi II Sebut Putusan MK Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah akan Dituangkan di PKPU

Komisi II bersama KPU akan melakukan rapat konsinyering untuk membahas putusan tersebut.

Baca Selengkapnya
Dasco Akui Putusan MK Bisa Ubah Tatanan Koalisi Pilkada di Berbagai Daerah
Dasco Akui Putusan MK Bisa Ubah Tatanan Koalisi Pilkada di Berbagai Daerah

Perubahan ini, kata Dasco tidak hanya memberi dampak kepada Koalisi Indonesia Maju, namun terhadap koalisi-koalisi lain

Baca Selengkapnya