Moeldoko Balas AHY: Jadi Pemimpin Harus Kuat, Jangan Mudah Baper
Merdeka.com - Moeldoko menjawab tudingan terkait dirinya yang diduga menjadi salah satu penggerak kudeta Partai Demokrat. Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan adanya upaya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan oleh beberapa menteri di sekitar lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Berikutnya saran saya, jadi seorang pemimpin harus jadi pemimpin yang kuat jangan mudah baper dan terombang ambing," kata Moeldoko dalam siaran telekonference, Senin (1/2).
"Kalau anak buahnya enggak boleh ke mana-mana ya diborgol saja, kalau ada kudeta itu dari dalam bukan dari luar ya begitu saja," lanjut Moeldoko.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
Sementara itu, Moeldoko pun meminta agar isu tersebut tidak dikaitkan dengan pihak Istana, terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi itu urusan saya Moeldoko, ini bukan selaku KSP," tegas Moeldoko.
Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengendus adanya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan sejumlah pihak salah satunya dari lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut diketahui AHY pada sepuluh hari yang lalu dari laporan aduan para pimpinan dan kader partainya yang diduga melibatkan pihak luar atau eksternal partai dilakukan secara sistematis.
"Gabungan dari pelaku gerakan ini Ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," beber AHY.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memperingati Rocky Gerung.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaMoeldoko bagi Partai Demokrat tak termaafkan dan tak terlupakan.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaJustru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara terkait tudingan menghambat dan menjegal langkah politik Anies Baswedan di Pilkada Serentak, Jumat (30/8).
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut isu mundurnya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) hanya desas-desus
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaMoeldoko bertemu dengan purnawirawan TNI Akabri angkatan 81.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca Selengkapnya