Follow
Moeldoko: Jadi Ketum Demokrat KLB Hak Politik Saya Sebagai Seorang Sipil
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Moeldoko mengaku tidak pernah mengemis untuk mendapatkan pangkat dan jabatan. Hal itu ia bicara dalam konteks memilih menjadi ketua umum Partai Demokrat.
"Saya tidak pernah mengemis untuk mendapat pangkat dan jabatan. Apalagi, menggadaikan yang selama ini saya perjuangkan," kata Moeldoko dalam akun Instagramnya dr_moeldoko, Selasa (30/3).
"Saya konsisten, saya rela mempertaruhkan leher saya untuk terus menegakkan Pancasila dan berkibarnya Merah Putih. Tetapi, jika ada yang berusaha merusak ke Indonesiaan kita. Saya akan berdiri memimpin untuk meruntuhkannya," ujarnya.
-
Kenapa Moeldoko tidak marah pada anak-anaknya? 'Mau tak marahin anak gue sendiri,' kata Moeldoko dan dilanjutkan dengan meniup dua lilin yang ada di atas kue ulang tahunnya.
-
Kenapa Kolonel Bambang menolak jadi jenderal? Bambang menolak menerima begitu saja pangkat jenderal dari presiden, tanpa prosedur yang berlaku. Itu justru akan membuatnya dicemooh oleh sesama perwira dan merusak sistem yang berlaku.
-
Siapa yang menolak jadi jenderal? Bambang Widjanarko adalah Seorang Perwira KKO, kini Marinir TNI AL Dia menjadi ajudan presiden Sukarno tahun 1960-1967.
-
Bagaimana Moeljadi berjuang? Seorang pemuda TRIP bernama Moeljadi meninggal dunia di halaman sekolah dalam perjuangannya mempertahankan kemerdekaan RI.
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Moeldoko mengatakan, keputusan menjadi ketua umum Demokrat hasil KLB Deli Serdang merupakan hak politik sebagai seorang sipil. Bukan kaitannya dengan status mantan Panglima TNI.
"Pilihan saya ini adalah hak politik saya sebagai seorang sipil. Ketika saya bertugas di militer, tugas saya mengawal stabilitas dan juga demokrasi. Ketika bertugas sebagai panglima, tugas besar yang saya lakukan adalah bagaimana menjaga stabilitas dan mengawal jalannya demokrasi yang dinamis. TNI bermain di ruang sempit, tetapi dengan seni kepemimpinan, situasi itu saya hadapi. Dan pada pemilu 2014 semuanya telah berjalan dengan baik," jelasnya.
Sebagai sipil, Moeldoko mengaku konsisten dengan tugas menjaga demokrasi. Ia bilang tak berpolitik dengan cara mencari perhatian dan membonceng kanan kiri.
"Saat ini, saya sebagai sipil, saya tetap konsisten dengan tugas tersebut. Yaitu tugas menjaga demokrasi yang telah melekat di hati saya. Mengalir dalam darah saya. Ada orang-orang yang berpolitik dengan cara-cara mencari perhatian dan membonceng kanan-kiri, mengorbankan jiwa nasionalismenya, jiwa Pancasilanya. Padahal tidak ada yang menggubrisnya," katanya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mahfud ditanya oleh seorang warga apakah Paslon Nomor Urut 3 hanya tunduk kepada rakyat dan konstitusi, serta tidak menjadi boneka parpol
Baca Selengkapnya
PDIP memandang kekuasaan harus diperjuangkan bersama rakyat.
Baca Selengkapnya
Inisiator Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pimpinan, Darmizal menyebut dalam waktu dekat barisan KLB akan menentukan sikap dan arah politik.
Baca Selengkapnya
Pelantikan AHY digelar di Istana Negara, Jakarta, hari ini pukul 11.00 WIB.
Baca Selengkapnya
Moeldoko bagi Partai Demokrat tak termaafkan dan tak terlupakan.
Baca Selengkapnya
AHY dan seluruh kadernya tidak akan melupakan apa yang dilakukan oleh Moeldoko.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi kemenangan PK Demokrat.
Baca Selengkapnya
Menurut Prabowo, Pilkada diserahkan pada junior di partai, ia menyatakan tak ada masalah siapapun terpilih di Pilkada.
Baca Selengkapnya
Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko membantah tuduhan meminta jatah menteri ke PDIP.
Baca Selengkapnya
Sejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca Selengkapnya