Moeldoko Jadi Ketum Versi KLB, Jokowi Didesak Demokrat Segera Bersikap

Merdeka.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Andi Mallarangeng meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait manuver politik Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait kudeta Partai Demokrat. Moeldoko sebelumnya didapuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) digelar sejumlah kader di Deli Serdang, Sumut.

Andi pun mengungkit kembali terkait surat dikirim Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tidak dibalas oleh Jokowi. Surat itu meminta penjelasan soal keterlibatan 'Pak Lurah' dan menteri-menteri yang merestui langkah Moeldoko merebut kursi kepemimpinan Partai Demokrat.

"Waktu itu kita mengirim surat dari Ketum kepada Pak Jokowi, karena ketika pak Moeldoko bertemu dengan kader-kader kami. Dia sudah bicara bahwa tentang dia didukung oleh 'pak lurah' dan sejumlah menteri yang lain dan makanya kita mengirim surat dan bertanya kepada presiden Jokowi. Jadi benar enggak, kata-kata Moeldoko ini bahwa dia sepengetahuan Pak Jokowi dan direstui sejumlah menteri," kata Andi dalam diskusi TrijayaFM, Sabtu (6/3).

"Karena masa sih Pak Jokowi mau membiarkan orang yang sangat dekat dengan dia menjadi begal partai begal politik semacam ini dengan cara tidak bermartabat. Walau kenyataan KLB itu tidak ada izin dari Polri, tetapi bisa juga terlaksana tidak dibubarkan. Ketika kader-kader kami ingin membubarkan KLB tersebut malah dihalangi," tambahnya.

Andi memandang seharusnya negara hadir terkait manuver politik Moeldoko dan sejumlah mantan kader Demokrat. Sebab Andi menilai KLB yang digelar di Deli Serdang itu ilegal dan ingin mengganggu serta merebut kursi Ketua Umum AHY.

"Jadi di mana negara pada saat itu, bagaimana demokrasi bisa ditegakkan ketika orang kekausaan mengintervensi partai orang lain yang kebetulan berada di luar pemerintahan. Ya apakah itu kepentingan pribadi atau memang merupakan asifikasi (ganguan) untuk partai yang beroposisi," ujarnya.

Oleh sebab itu, Andi menilai sudah seharusnya Jokowi angkat suara atas berlangsungnya KLB pada Partai Demokrat di Deli Serdang kemarin. Karena, ia menduga kegiatan itu bukan lagi termasuk persoalan internal partai politik, tetapi telah masuknya unsur-unsur kekuasaan.

"Ini bagi saya menjadi pertanyaan besar juga, kita ingin jawaban dari pak Jokowi, tapi waktu itu Pak Jokowi tidak ingin menjawab dan Mensesneg mengatakan bahwa ini masalah internal kekuasaan. Bukan ini bukan masalah internal partai, ini adalah element kekuasaan yang mencoba memainkan prilaku kekuasan lama mengambil alih partai orang lain," sebutnya.

Sekedar informasi bahwa, Moeldoko sendiri menerima pinangan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa. Moeldoko menyampaikan melalui sambungan telepon kepada peserta KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

Jhoni Allen Marbun saat memimpin jalannya KLB menghubungi Moeldoko. Dia menyampaikan hasil KLB yang memutuskan para peserta sepakat mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025. Awalnya dia meminta keseriusan peserta KLB terkait pinangan ketua umum itu.

"Saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua atas amanah ini," kata Moeldoko ketika terima dukungan para kader dari hasil KLB.

Respons Istana Soal Surat Demokrat

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui sudah menerima surat dari AHY terkait masalah ada pihak dari lingkungan pemerintah yang diduga terlibat dalam kudeta internal Demokrat.

"Iya benar kami sudah menerima surat dari pak AHY yang ditujukan kepada bapak presiden, diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat, dan kami sudah menerima surat itu," kata Pratikno dalam chanel youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2).

Dia mengatakan pihak istana tidak perlu menjawab surat tersebut. Sebab menurut dia hal tersebut adalah perihal dinamika internal partai.

"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut, karena hal tersebut adalah perihal dinamika internal partai, itu merupakan rumah tangga internal Partai demokrat, yang semuanya sudah diatur dalam AD/ART," ungkap Pratikno. (mdk/gil)