Moeldoko jamin TNI-Polri netral saat Pilkada Serentak
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menjamin bahwa TNI-Polri tetap netral saat Pilkada Serentak 2018. Menurut Moeldoko, netralitas seluruh anggota dari kedua lembaga negara itu tidak perlu diragukan.
"Sampai dengan saat ini, netralitas TNI-Polri masih tetep enggak ada perubahan," kata Moeldoko di gedung Bina Graha, komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/6).
Moeldoko juga membantah tuduhan yang menyebut bahwa pemerintah berada di balik isu ketidaknetralan TNI-Polri. Ia menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah khususnya Presiden yang mempengaruhi netralitas TNI-Polri dalam Pilkada.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Siapa yang menyatakan Indonesia netral? Pada tahun 1948, presiden pertama Indonesia, Ahmad Sukarno, menciptakan istilah 'bebas dan aktif' untuk menggambarkan kebijakan luar negeri negara ini.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
"Tidak sama sekali. Jadi tolong ini menjadi pemahaman kita bersama, kita yakini bersama. Saya bisa berikan jaminan bahwa netralitas TNI-Polri itu masih, dan tidak ada kebijakan apapun dari Presiden," tegas mantan Panglima TNI itu.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada oknum aparat penegak hukum memperlihatkan tidak netral benar adanya. Dirinya juga siap ditangkap atas pernyatannya tersebut.
"Kalau ada yang merasa tidak nyaman dengan ucapan saya dan ingin menciduk saya, silakan," kata SBY.
Dia mengaku menyampaikan hal tersebut lantaran tidak ingin nama baik lembaga pemerintah termasuk BIN, POLRI, dan TNI tercemar akibat ulah oknum. Sehingga ia meminta semua pihak tidak keliru dengan pernyataannya tersebut.
"Mungkin kalau rakyat tidak mungkin menyampaikan yang menurut mereka kasar, terang-terangan. Jadi biar saya," ucap SBY
SBY mengungkapkan ada kecurangan mulai Pilkada 2016 dan 2018 ini. Saat Pilkada Gubernur DKI Jakarta, ia meyakini putra sulungnya kalah karena ada kecurangan yang melibatkan ketidaknetralan aparat.
"Pilkada Jakarta baru sekarang ini saya bicara. Meskipun kami ikhlas menerima kekalahan tapi saya sampaikan agar BIN, Polri, dan TNI netral, karena ada dasarnya, ada kejadiannya," ungkap Presiden RI keenam ini.
Reporter: Hanz SalimSumber: Liputan6.com
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan dirinya salah satu Panglima TNI yang memperkuat netralitas prajurit setiap ada pesta demokrasi.
Baca Selengkapnya""Sudah tugasnya TNI, membantu Polri dalam pengamanan dan keterlibatan masyarakat," kata Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.
Baca Selengkapnya"TNI harus netral dulu. Baru nanti melangkah yang lainnya akan lebih mudah," kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
Baca SelengkapnyaMereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini
Baca SelengkapnyaKepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons tegas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla yang mengkritik netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2
Baca SelengkapnyaKasad Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas prajurit.
Baca SelengkapnyaSugeng mengimbau para pihak tidak serta-merta menuding Polri tidak netral.
Baca SelengkapnyaPolri menegaskan semua pihak harus menjaga netralitas menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya