Moeldoko Minta Tak Ada Upaya Provokasi Sebelum Pengumuman Pilpres 2019 dari KPU

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta semua pihak menahan diri menunggu hasil resmi perhitungan Pemilu 2019 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Moeldoko mengingatkan ada risiko hukum diterima bagi pihak memprovokasi terkait Pilpres 2019.

"Jadi jangan ada upaya-upaya provokasi, jangan ada ajakan karena ada risiko hukum. Saya mengingatkan ada risiko hukum kalau ada ajakan-ajakan ke arah yang macam-macam," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/4).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu mengimbau masyarakat untuk tenang dan sabar menunggu real count Pilpres 2019 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei. Moeldoko menegaskan KPU sebagai lembaga independen akan mengumumkan hasil perhitungan secara terbuka dan jujur.

"Jangan ada emosi-emosi yang nantinya membangkitkan semangat, semangat ini salah. Salah besar," ucap dia.

Menurut dia, TNI-Polri telah memprediksi serta mengantisipasi adanya upaya provokasi, setelah hasil quick count diumumkan. Hal tersebut, kata Moeldoko biasa terjadi di setiap pesta demokrasi.

"Jadi masyarakat enggak usah takut, enggak usah was-was, biasa saja, aman-aman saja," kata dia.

Sementara itu, Polri melakukan dua langkah mencegah penyebaran hoaks terkait hasil Pilpres, yakni tindakan preventif dan penegakan hukum. Tindakan preventif yakni berkoordinasi langsung dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meminta akun tersebut diblokir.

Polisi juga tengah mengidentifikasi akun-akun penyebar konten hoaks dan provokatif. "Apabila akun tersebut sudah berhasil diidentifikasi, penegakan hukum adalah langkah terakhir dalam rangka untuk memitigasi terhadap akun-akun yang terus menyebarkan konten provokatif," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Dedi mengatakan, Polri langsung melakukan patroli siber begitu menemukan masifnya penyebaran konten hoaks dan provokatif di media sosial. Sejak Rabu 17 April jam 21.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB pagi tadi, penyebaran konten hoaks dan provokatif meningkat pesat.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu menjelaskan, akun-akun tersebut menyebarkan konten berupa narasi, foto, video, suara yang bersifat provokatif. Seperti ajakan berbuat onar, melakukan aksi, hingga kerusuhan.

"Ya narasinya provokatif mengajak masyarakat melakukan aksi sebagai reaksi dari hasil hitung cepat," kata Dedi.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com