Moeldoko sebut bagi-bagi sembako jadi hal sensitif karena dekat Pilpres
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menyebut pembagian sembako tidak hanya dilakukan saat pemerintahan Joko Widodo (JokowI) saja. Melainkan, sudah ada di pemerintahan sebelumnya.
"Sebelum pemerintahan Jokowi sudah berjalan. Hal yang sama seperti itu. Jadi bukan hal baru," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/4).
Menurut Moeldoko, sorotan masyarakat atas pembagian sembako yang dilakukan oleh Jokowi tak lain karena situasinya mendekati Pemilu. Sehingga, isu tersebut menjadi sensitif.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
"Kita sudah memasuki tahun demokrasi pesta sehingga menjadi sensitif," ucap Moeldoko.
Moeldoko meminta kepada masyarakat tidak mengaitkan bantuan sembako dari Presiden Jokowi sebagai bagian dari kampanye. Ia berpendapat ada beberapa situasi misalnya bencana yang mengharuskan negara hadir memberikan bantuan.
"Jadi harus dibedakan dengan pasti bahwa posisi ini di mana kehadiran negara. Jangan terus dinilai ini kampanye. Enggak boleh. Padahal masyarakat mendesak perlu sesuatu," ujar Moeldoko.
Sementara terkait dengan pelibatan aparat saat pembagian sembako, Moeldoko berpendapat hal itu dilakukan karena faktor keamanan.
"Sebenarnya kan sering kejadian, pada pembagian bingkisan itu ada korban karena ketidaktertiban. Karena itu harus pakai voucher (kupon) karena harus diberikan tepat guna. Jangan semuanya menerima. Harus ada polisi, ya karena biar mereka ngatur biar tertib. Enggak ada tujuan yang lain sebenarnya," terang Moeldoko.
Reporter: Hanz Jimenez Salim
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi membagikan 1.000 paket sembako kepada masyarakat sekitar di depan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/4/2024).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengenakan kaos putih dan sarungan saat memantau sembari sesekali melambaikan tangannya menyapa masyarakat
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi membagikan sembako dengan warga sekitar Istana Kepresidenan Yogyakarta.
Baca SelengkapnyaPengemudi ojek online dan masyarakat antusias menerima sembako dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyatakan, tidak pernah Jokowi kunker ke daerah untuk kepentingan pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelontorkan bansos baru berupa beras 10 kilogram dan BLT dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun. Kebijakan ini lantas menuai polemik.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan, Jokowi hanya memberikan edukasi demokrasi dengan menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kepada masyarakat untuk tidak lagi mengeluarkan ujaran kebencian dan menyebarkan berita bohong.
Baca Selengkapnya