Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MPR Minta Wasekjen PAN Cabut Usulan RS Khusus Pejabat: Keselamatan Rakyat Tertinggi!

MPR Minta Wasekjen PAN Cabut Usulan RS Khusus Pejabat: Keselamatan Rakyat Tertinggi! Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.. ©2021 Merdeka.com/liputan6.com

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menolak mentah-mentah usulan yang dilontarkan Wasekjen DPP PAN Rosaline Irine Rumaseuw. Untuk diketahui, Irine mengusulkan dibangun RS penanganan Covid-19 khusus untuk pejabat negara.

Jazilul menegaskan, rumah sakit khusus untuk pejabat tidak perlu dibuat. Sebaliknya, keselamatan rakyat yang harus diprioritaskan.

"Tidak perlu! malah rakyatlah yang harus didahulukan. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Rakyat mesti diutamakan," katanya lewat pesan singkat, Kamis (8/7).

Orang lain juga bertanya?

Jazilul mengatakan, yang dibutuhkan saat ini bukan membeda-bedakan pelayanan untuk rakyat atau pejabat. Usulan Wasekjen PAN justru melukai hati rakyat.

"Kami menolak usulan tersebut karena dapat melukai rasa keadilan ditengah masyarakat. Saat ini Kita perlu kebersamaan dan persatuan, bukan dibeda bedakan pelayanan," ucapnya.

Wakil Ketua Umum PKB ini meminta usulan tersebut dicabut. Semua pihak seharusnya prihatin dengan tingginya penularan Covid-19 saat ini.

"Kami turut prihatin dengan keadaan yang ada, namun dengan hormat mohon usulan tersebut dicabut," ucapnya.

Sebelumnya, Wasekjen DPP PAN Rosaline Irine Rumaseuw mengusulkan adanya rumah sakit khusus pejabat negara. Menurutnya, pemerintah lupa menyediakan fasilitas kesehatan untuk pejabat negara ketika virus corona merebak.

"Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Saya tahu ada RSPAD. Tapi begitu corona lahir, kementerian kesehatan harus mulai waspada. harus sudah mulai waspada," ucapnya dalam acara rilis survei persepsi netizen terhadap penanganan Covid-19 pada Rabu (7/7).

Menurutnya, pejabat negara harus diistimewakan. Sebab, mereka memikirkan negara dan rakyatnya. Dia sedih pejabat harus datang ke emergency rumah sakit hingga terlunta-lunta.

"Saya sedih, saya hadapi, sampai saya punya satu teman, komisi II, tiga hari lalu baru meninggal. Saya sampai mengemis-ngemis saya punya ketua fraksi PAN, saya punya teman dari wakil ketua komisi IX, saya punya ketua umum PAN semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra sampai ada ruangan. itu sampai segitunya," ungkapnya.

Maka dari itu, Rosaline mendorong adanya rumah sakit khusus pejabat negara. Ia peduli terhadap kesehatan rekan-rekannya di DPR.

"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara. segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," pungkasnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bertemu Wapres Ma’ruf, Ulama Madura Keberatan Alat Kontrasepsi Masuk Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Bertemu Wapres Ma’ruf, Ulama Madura Keberatan Alat Kontrasepsi Masuk Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Ulama Madura ditengarai keberatan dengan poin e mengenai penyediaan alat kontrasepsi sebagai salah satu pelayanan kesehatan reproduksi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Capres Ganjar Ajak Menteri Prabowo & Mahfud Mundur, Termasuk Gibran dan Cak Imin
VIDEO: Capres Ganjar Ajak Menteri Prabowo & Mahfud Mundur, Termasuk Gibran dan Cak Imin

Calon presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyarankan pejabat publik yang ikut pemilihan umum (Pemilu) 2024, untuk mundur dari jabatan yang diemban

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah: Jangan Seret Masyarakat ke Arus Politik Konfrontatif
Muhammadiyah: Jangan Seret Masyarakat ke Arus Politik Konfrontatif

Masyarakat dinilai tak perlu diseret lagi dalam wacana hak angket

Baca Selengkapnya
MPR Bakal Amandemen UUD Penundaan Pemilu di Masa Pandemi Setelah Pemilu 2024
MPR Bakal Amandemen UUD Penundaan Pemilu di Masa Pandemi Setelah Pemilu 2024

Berkaca dari pandemi Covid-19, konstitusi di Indonesia belum mengatur soal penundaan pemilu.

Baca Selengkapnya
Forum Guru Besar Minta Pengesahan RUU Kesehatan Ditunda, Kirim Petisi ke Jokowi dan Puan
Forum Guru Besar Minta Pengesahan RUU Kesehatan Ditunda, Kirim Petisi ke Jokowi dan Puan

Petisi ini diajukan oleh 150 orang Guru Besar lintas profesi, baik dari profesi kesehatan dan non kesehatan.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Luruskan Bamsoet soal Usulan Megawati Amandemen UUD: Tak Ubah Sistem Pilpres
Hasto PDIP Luruskan Bamsoet soal Usulan Megawati Amandemen UUD: Tak Ubah Sistem Pilpres

PDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres

Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi II DPR: Tidak Perlu Wacana Penundaan Pemilu, Nanti Isunya Liar
Wakil Ketua Komisi II DPR: Tidak Perlu Wacana Penundaan Pemilu, Nanti Isunya Liar

Menurut Saan pelaksanaan Pemilu saat ini sebaiknya dijalankan sesuai UUD.

Baca Selengkapnya
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu

Usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar

Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Disinggung Ganjar, Ini Aturan Wali Kota dan Menteri Maju Pilpres Tak Harus Mundur
Prabowo-Gibran Disinggung Ganjar, Ini Aturan Wali Kota dan Menteri Maju Pilpres Tak Harus Mundur

Menurut Ganjar, risiko pejabat publik yang nyapres tidak mundur amat besar. Terlebih, ujarnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Selengkapnya
Gaduh Pengesahan UU Kesehatan, Mahfud MD Minta Pihak Tidak Puas Gugat ke Mahkamah Konstitusi
Gaduh Pengesahan UU Kesehatan, Mahfud MD Minta Pihak Tidak Puas Gugat ke Mahkamah Konstitusi

Mahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.

Baca Selengkapnya
Poster Ganjar Dicopot Satpol PP, PPP: Aparat Tak Netral akan Memicu Kerusuhan
Poster Ganjar Dicopot Satpol PP, PPP: Aparat Tak Netral akan Memicu Kerusuhan

PPP mengingatkan, aparat yang tidak netral atau memihak salah satu paslon pemilu akan memancing kerusuhan atau gesekan di masyarakat.

Baca Selengkapnya