Follow
MS Hidayat sebut perundingan 2 kubu Golkar kemungkinan deadlock
Merdeka.com - Kemungkinan deadlock perundingan kedua kubu di Partai Golkar masih berpeluang besar terjadi. Sebab, penggabungan pengurus di antara kedua kubu hingga perundingan kedua selesai belum ada hasil yang signifikan.
"Masih ada (kemungkinan deadlock). Kan masih ada penggabungan pengurus. Tapi itu kami tunda pembahasan personalia karena mau melakukan penyamaan visi," kata Ketua Harian versi Munas Bali, MS Hidayat kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/1).
Menurut dia, kedua belah pihak juru runding telah sepakat untuk menyamakan visi Partai Golkar yang prinsipil. Yaitu Partai Golkar mendukung pemerintahan Presiden Jokowi selama 5 tahun dan akan mengkritisi bilamana ada kebijakan yang tidak pro rakyat.
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Bagaimana Golkar dapat mengonsolidasikan suara? “Rata-rata kami mempunyai 5 juta kader, jadi kalau dikalikan 10 saja, bisa menghitung, paling tidak ada 50 juta suara yang bisa kami konsolidasikan dari Hasta Karya ini,“ Diketahui, Partai Golkar memiliki sepuluh ormas.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Siapa yang berhasil mengelola potensi konflik di Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Kapan Golkar akan umumkan keputusan? “Insya Allah tidak akan lama lagi, Partai Golkar akan mengumumkan terkait dengan pilpres tersebut, demikian juga dengan pileg, tidak lama lagi Partai Golkar akan mengumumkan baik itu penomoran dari provinsi, kabupaten kota, dan juga pusat,“ “Kami akan segera bergerak serentak bekerja apabila itu sudah diumumkan Ketua Umum,“ tegas Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
-
Bagaimana MKGR tegak lurus ke Golkar? “Kami tidak akan membiarkan pengurus, dewan-dewan, jajaran. Termasuk anggota Ormas MKGR yang dapat menabrak kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh partai Golkar dan Bapak Airlangga Hartarto,“ tegas Adies dalam SE yang ditandatangani pada Jumat (28/7).
Selain itu, MS Hidayat melanjutkan, masih ada 40 persen hal-hal yang belum disepakati dan belum membuahkan hasil. Salah satunya adalah mengenai gugatan yang telah diproses dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Itu bagian yang akan diselesaikan Minggu depan. Selasa atau Rabu khusus mengenai proses pengadilan. Kalau islah ini tertutup, kita cari keadilan melalui pengadilan. Hindari pengadilan sampai sepakat islah," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PDIP telah berkomunikasi sebelum Demokrat merapat ke koalisi Prabowo
Baca Selengkapnya
Djarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca Selengkapnya
Diketahui, Pertemuan antara PSI dengan Partai Golkar berlangsung pada Kamis (11/7)
Baca Selengkapnya
PDIP sampai hari ini masih terus membuka pintu bagi partai manapun termasuk Golkar untuk berkoalisi.
Baca Selengkapnya
Kaesang Pangarep belum mengambil keputusan terkait rencana maju di dalam Pilkada.
Baca Selengkapnya
Sikap PKS memasangkan Anies-Sohibul Iman dinilai sangat berbahaya.
Baca Selengkapnya
Seluruh kader Partai Golkar sudah menyerahkan keputusan di Pilpres 2024 kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
Mekeng mengatakan dalam dinamika politik apapun bisa terjadi, termasuk Partai Golkar akhirnya merapat ke PDIP.
Baca Selengkapnya
Partai Gerindra membuka komunikasi dengan PKS dan juga partai lain.
Baca Selengkapnya
Syaikhu mengakui dalam pertemuan tersebut belum ada formulasi yang disepakati termasuk di Pilkada Jawa Barat.
Baca Selengkapnya
Pasalnya, kedua partai politik (parpol) ini masing-masing hanya punya satu kursi di DPRD DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
PKS tidak menutup kemungkinan untuk membentuk poros baru di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya