Muhaimin Iskandar: Lebaran-lebaran tidak baik reshuffle
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, berharap Presiden Joko Widodo tidak mencopot kader partainya kini bercokol menjadi menteri di dalam Kabinet Bekerja sebelum Idul Fitri. Menurut dia, tidak baik melakukan perbuatan membikin seseorang bersedih di hari raya.
"Saya berharap jangan reshuffle dalam waktu dekat. Lebaran-lebaran tidak baik reshuffle, di saat orang lain gembira, jangan bikin pihak lain bersedih," kata Muhaimin saat menghadiri Gelar Doa Bersama Sukseskan Muktamar NU ke-33 di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKB, Jakarta, Minggu (5/7).
Saat disinggung terkait kabar menyebutkan jika Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus kader PKB, Imam Nahrawi, masuk dalam jajaran nama menteri bakal diganti, Muhaimin mengklaim tidak ada menteri berasal dari PKB akan diganti. Meski begitu, kewenangan mencopot menteri merupakan hak presiden.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kenapa Pejabat Kemenhub dibebastugaskan? Pembebastugasan sementara dari jabatan ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang secara internal telah dilaporkan ke Kementerian Perhubungan, melalui Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Setditjen Perhubungan Udara.
-
Siapa yang belum diundang membahas susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet.
-
Kenapa Muhaimin Iskandar melakukan sidak? Ketua Timwas Haji DPR Muhaimin Iskandar melakukan inspeksi mendadak ke tenda haji jemaah Indonesia di Mina, Arab Saudi, Rabu 19 Juni 2024. Dalam sidak ini Muhaimin mendengarkan sejumlah keluh kesah dan menemukan beberapa catatan seperti tenda yang tidak ideal.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
"Saya tegaskan, tidak ada menteri dari PKB yang akan direshuffle. Biarkan menteri menyiapkan lebaran," lanjut Muhaimin.
Dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi, terdapat empat menteri berasal dari PKB. Mereka adalah Menteri Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi tidak bisa menjamin jika pekan depan tak ada reshuffle.
Baca SelengkapnyaPKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menyebut, dalam tahun politik ini banyak menteri yang mencalonkan jadi caleg maupun tim sukses.
Baca SelengkapnyaBudi malah menyesalkan pemberitaan media soal reshuffle kabinet yang membuat heboh.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut, kondisi Kabinet Indonesia Maju saat ini baik-baik saja.
Baca SelengkapnyaAri menyampaikan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaJazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaKabar tersebut dihembuskan politikus Partai Gelora Fahri Hamzah
Baca SelengkapnyaMensesneg Pratikno memastikan salinan surat berisi daftar menteri yang direshuffle itu hoaks.
Baca SelengkapnyaPratikno membantah Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani dan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju disebut-sebut akan mundur
Baca SelengkapnyaDari 13 menteri yang direshuffle, 4 menteri dari PDIP dicopot oleh Presiden Jokowi dan satu lagi Kepala BIN Budi Gunawan yang dianggap dekat dengan PDIP.
Baca Selengkapnya