Muhidin Dipecat Karena Dukung Jokowi, DPP PAN Rombak Pengurus DPW Kalsel

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin. Pemecatan dilakukan karena Muhidin mendeklarasikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal PAN menjadi partai pendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno di Pilpres 2019.

"DPP telah melakukan tindakan tegas dengan memberhentikan Ketua DPW Kalsel," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/12).

Orang lain juga bertanya?

Eddy mengatakan alasan DPW PAN Kalsel mendukung Jokowi-Ma'ruf tidak bisa diterima. Karena itu, PAN akan segera melakukan perombakan kepengurusan di DPW Kalsel.

Dihubungi terpisah, Wasekjen PAN Saleh Partoanan Daulay mengatakan DPP memang harus mengambil sikap tegas terhadap kader PAN yang melakukan deklarasi dukung Jokowi-Ma'ruf. Langkah itu dilakukan untuk menjaga kehormatan partai.

"Ini dilakukan agar hal semacam ini tidak melebar. Selain itu, disiplin dan kehormatan partai juga sangat perlu dijaga," kata Saleh saat dihubungi merdeka.com, Jumat (14/12).

Saleh mengaku kaget dengan deklarasi tersebut. Sebab, kata dia, tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa DPW Kalsel dukung Jokowi-Ma'ruf.

"DPP PAN juga sangat terkejut dengan deklarasi itu. Tidak ada pemberitahuan. Tidak ada riak-riak juga sebelumnya. Karena itulah maka perlu didalami alasannya," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Pengurus PAN Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Pengalihan dukungan dari Prabowo-Sandiaga ke Jokowi-Ma'ruf itu langsung disampaikan Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan, Muhidin."Kami mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin di Kalimantan Selatan," ujar Muhidin, dalam keterangannya, Minggu (9/12).

Ada sejumlah alasan pihaknya mengalihkan dukungan kepada Jokowi-Kiai Ma'ruf. Namun utamanya, masih kata dia, adalah bahwa mereka tak berani berbeda dengan mayoritas masyarakat di provinsi itu. Semua mampu melihat dan merasakan kerja pembangunan di era Jokowi.

"Pembangunan harus dilakukan dua periode. Karena kalau hanya satu kali, program pemerintah tidak maksimal. Contohnya saya menjabat Walikota Banjarmasin di 2 periode, bisa membangun Banjarmasin," ungkap Muhidin.

Dia berseloroh, bahwa DPP PAN tahu soal rencana sikap kader partai pimpinan Zulkifli Hasan itu di daerah. "DPP (PAN) Pusat mengerti dan sudah tahu," jelas Muhidin.

(mdk/ray)