Follow
MUI Imbau Warga Garut Tak Datang ke MK Kawal Sidang Sengketa Pilpres
Merdeka.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut, KH Sirojul Munir mengimbau warga tidak pergi ke Jakarta untuk mengawal sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyebut masyarakat bisa memantau langsung perkembangan sidang dari rumah masing-masing.
"Untuk apa berangkat? Ke sana tidak ada pengaruh apa-apa. Apalagi berangkat untuk melakukan tindakan yang radikal, anarkis," ujar Munir, Rabu (12/6).
Munir mengingatkan masyarakat agar mempercayai prinsip independensi yang dipegang para hakim MK dalam menyelesaikan sengketa pilpres.
-
Apa yang mangkir? Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali mangkir dari pemeriksaan dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Mengapa Mahathir tidak hadir di pengadilan? Kabar mengenai kondisi kesehatan Mahathir muncul setelah ia tidak hadir dalam sidang pengadilan terkait kasus pencemaran nama baik yang diajukan olehnya.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Kenapa MK tidak langsung membahas semua sengketa? Perkara yang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, hanya perkara yang dinilai membutuykan pembuktian lanjutan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) selama sepekan terakhir.
-
Kenapa Ganjar-Mahfud mengikuti sidang di MK? Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Senin, (22/4).
Dia juga meminta semua pihak harus menahan diri dan tidak terpancing informasi hoaks dan menyesatkan sehingga tidak menimbulkan perpecahan.
"Kami sudah menginformasikan hal ini kepada masyarakat dengan menurunkan tim ke wilayah dan menyampaikan melalui pengajian, melalui media dan lainnya. Intinya kami meminta agar semuanya lapang dada dengan hasil yang akan diputuskan nanti. Tujuannya agar jangan sampai terjadi perpecahan," imbuhnya.
Menurutnya, momentum lebaran ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk sama-sama saling memaafkan, khususnya setelah selesainya Pilpres 2019.
"Pendukung 01 atau 02 harus berdamai. Jangan lagi ramai merebutkan siapa yang benar dan salah. Lebaran ini kita harus saling minta maaf dan kembali bersatu," katanya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Gerakan itu dilakukan untuk agar Hakim MK membuat keputusan tanpa terintervensi.
Baca Selengkapnya
Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu memilih menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota Solo.
Baca Selengkapnya
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca Selengkapnya
PKB baru saja menyelesaikan pelaksanaan Muktamar PKB ke-VI yang digelar di Nusa Dua, Bali, 24-25 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Gibran sebelumnya tidak diundang Konsolidasi Kepala Daerah Kader PDIP Menuju Pemilu 2024 di Semarang.
Baca Selengkapnya
Golkar merupakan partai besar yang tak bisa ditekan oleh siapapun.
Baca Selengkapnya
Muhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Saksi tolak perhitungan suara hasil rekapitulasi di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Gianyar, Karangasem, dan Badung
Baca Selengkapnya
Mereka membakar lima wadah kemenyan dan melakukan aksi bisu.
Baca Selengkapnya
Walau berkumpul dengan teman-teman, namun tidak ada perbincangan soal politik.
Baca Selengkapnya