Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MUI: Sekali pemerintah intervensi parpol akan terjadi kekacauan

MUI: Sekali pemerintah intervensi parpol akan terjadi kekacauan Din Syamsuddin. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah berlaku adil dalam menangani kasus perpecahan yang menjerat partai politik. Pemerintah diharapkan mendasarkan kebijakan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

"Jangan coba-coba (pemerintah) mengintervensi (partai politik). Sekali pemerintah mengintervensi parpol-parpol ini akan terjadi kekacauan," kata Din Syamsudin di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (23/12).

Menurutnya campur tangan pemerintah akan membuat partai politik hancur. Tensi perpecahan akan memanas akibat ada pilih kasih keberpihakan dari pemerintah.

"Tidak hanya mengacaukan parpol-parpol tapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi melibatkan masa anggota partai politik di arus bawah," terang dia.

Selain itu, dia menilai dalam konflik di tubuh PPP dan Golkar ada indikasi campur tangan pemerintah. Hal itu sebaiknya segera dihentikan agar tak berkembang lebih parah.

"Saya menengarai cara pemerintah menghadapi masalah PPP dan Golkar semacam menimbulkan bom waktu bagi kedua partai itu. Nah ini saya minta jangan diteruskan terutama pada partai-partai lain," pungkas dia. (mdk/did)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Waspadai Kelompok Tebar Hasutan & Kebohongan saat Ada Demonstrasi di Berbagai Daerah
Waspadai Kelompok Tebar Hasutan & Kebohongan saat Ada Demonstrasi di Berbagai Daerah

Situasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu

Baca Selengkapnya
Menimbang Untung Rugi Wacana Pemilihan Kades Lewat Parpol
Menimbang Untung Rugi Wacana Pemilihan Kades Lewat Parpol

Salah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN Tuding Ada Skenario Besar di Balik Pemilihan Gubernur Jakarta oleh Presiden dalam RUU DKJ
Timnas AMIN Tuding Ada Skenario Besar di Balik Pemilihan Gubernur Jakarta oleh Presiden dalam RUU DKJ

Pasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Menko Mahud MD Terima Laporan Kecurangan Tahapan Pemilu: Dari Jakarta sampai Sumut
Menko Mahud MD Terima Laporan Kecurangan Tahapan Pemilu: Dari Jakarta sampai Sumut

Mahfud beserta jajaran di Kemenkopolhukam berharap kontestasi Pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur, adil, damai.

Baca Selengkapnya
Cara Menjaga Kerukunan dalam Pemilu, Perlu Dipahami
Cara Menjaga Kerukunan dalam Pemilu, Perlu Dipahami

Penting untuk menjaga toleransi dan kerukunan selama pemilu.

Baca Selengkapnya
7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik
7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik

Indonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024

Baca Selengkapnya