Follow
MUI siap jadi mediator islah PPP
Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpecah menjadi dua kubu. Satu kubu dipimpin oleh Djan Faridz dan satu pihak lagi dipimpin oleh Romahurmuziy.
Melihat itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin siap menjadi penengah. Dirinya merasa terpanggil sebagai sesama umat Islam.
"Jika diperlukan, siap menjadi penengah sesuai dengan pesan agama itu," kata Din di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (23/12).
-
Siapa yang harus membuat pakta integritas? Pakta yakni berarti perjanjian atau persetujuan tertulis yang dibuat secara khusus oleh seorang calon pejabat publik atau lebih.
-
Apa itu koalisi di bidang politik? Penggunaan istilah 'koalisi' dalam bidang politik ini ternyata dapat merujuk pada sebuah strategi khusus guna meraih kedudukan dalam pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'koalisi' memiliki arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen.
-
Kenapa PKB mendukung yang lain di Pemilu lalu? 'Kita kumpul berbeda bisa kerja sama saudara-saudara sekalian walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Saya yakin saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa,'kata Prabowo.
-
Mengapa perselisihan hasil pemilu harus diselesaikan? Penyelesaian perselisihan pemilu menjadi penting untuk memastikan keabsahan dan kelegitan hasil pemilihan, serta untuk mendukung kepercayaan publik terhadap sistem demokratis.
-
Siapa yang terlibat dalam koalisi? Koalisi dibentuk oleh beberapa partai agar dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
Menurutnya perdamaian kedua kubu di partai kabah harus sesuai AD/ART. MUI pun siap mendorong terjadinya islah.
"Kita dorong islah itu berlangsung sesuai dgn mekanisme partai ada AD/ART, ada semacam etika partai cobalah itu dirujuk. Kalau misalnya MUI diperlukan tentu kita dengan senang hati membantu," terang dia.
Masih menurutnya, sebagai partai berbasis Islam, PPP harus menjaga persatuan di internal. Upaya menahan ego di antara kedua kubu akan mempercepat terjadinya Islah.
"Partai ini mengklaim dirinya menjadi rumah besar umat islam janganlah rumahnya di kotak-kotak, dibagi-bagi. Untuk itu saya berkeyakinan kawan-kawan di PPP menyadari ini, maka saya berkeyakinan dan optimis akan terjadi islah antara kedua belah pihak," pungkas dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih terus berlanjut. Wapres RI, Ma'ruf Amin pun ambil sikap tegas.
Baca Selengkapnya
Wapres menjelaskan, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. Terlebih, dirinya merupakan salah satu pendiri PKB dan pernah aktif di PBNU.
Baca Selengkapnya
Ketua MK Anwar Usman menyebut para peserta bimtek kali ini mendapat pembekalan hukum acara khususnya untuk mempertahankan haknya.
Baca Selengkapnya
Pertemuan para elit kedua partai tersebut untuk bersilaturahmi sekaligus membahas agenda politik kedepan.
Baca Selengkapnya
Ma’ruf pun berharap, seluruh pihak yang bermasalah dengan PKB kini dapat kembali ke jalurnya.
Baca Selengkapnya
Ma'ruf Amin tidak lagi menjadi penengah. Karena, menurutnya tidak ada lagi konflik antara PKB-PBNU.
Baca Selengkapnya
PPP Sowan ke Markas PKB, Cak Imin: Sepakat Bahu-membahu di Legislatif Maupun Eksekutif
Baca Selengkapnya
Menurut Ma’ruf, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama.
Baca Selengkapnya
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al-habsyi menyatakan, akan kembali saling membantu dalam kontestansi Pilkada bersama PKB.
Baca Selengkapnya
Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih bergulir.
Baca Selengkapnya
Isi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.
Baca Selengkapnya
Menkum HAM Supratman menjamin pemerintah bersifat objektif terkait urusan parpol.
Baca Selengkapnya