Muladi: Munas Bali tidak demokratis, Munas Ancol miskin legitimasi

Merdeka.com - Ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG) Muladi bicara soal beda tafsir putusan sidang MPG kemarin. Menurut dia, ada beda pandangan antara empat majelis hakim yang memimpin sidang.

Muladi menjelaskan, Munas Bali memenuhi syarat administrasi dalam aturan di internal partai. Namun sayang, Munas yang digagas kubu Aburizal Bakrie (Ical) ini tidak demokratis karena ketua umum dipilih secara aklamasi.

"Munas Bali dinilai MPG memenuhi asas administratif, AD/ART terpenuhi, tapi dinilai enggak demokratis, muncul aklamasi," kata Muladi dalam jumpa persnya di Jakarta, Rabu (4/3).

Sementara untuk Munas Ancol yang digagas kubu Agung Laksono, lanjut dia, miskin legitimasi. Namun dinilai lebih demokratis karena melakukan pemilihan ketua umum dengan cara voting.

"Sedangkan Munas Ancol miskin legitimasi, tapi dianggap lebih demokratis. Enggak jelas, muncul masalah khusus, karena hanya dihadiri unsur-unsur saja, unsur ormas dan lainnya," terang dia.

Menurut dia, perbedaan antara Ancol dan Bali yakni soal demokratis dan miskin legitimasi saja. Dia menegaskan, jika tidak ada lagi sidang MPG dan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kedua kubu.

"MPG sudah selesai, tidak ada sidang lagi. Otomatis kasasi di PN Jakbar akan bersidang lagi, dan semua bahan yang kita miliki akan kita berikan semuanya," pungkasnya.