Mulyadi Gerindra: Sudah Dua Gubernur, Banjir di Bandung Tak Pernah Selesai
Merdeka.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Mulyadi merasa heran dengan banjir yang kerap terjadi di Bandung. Setiap tahun, ribuan warga terpaksa menjadi korban banjir, seolah tak ada solusi menghadapi hal tersebut.
Saat Rapat Kerja dengan Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono, Mulyadi mengkritik koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perihal penanganan banjir itu. Bahkan sudah dua gubernur, banjir di Bandung tak kunjung selesai.
"Saya kadang miris, sudah ganti beberapa gubernur dan bupati, itu banjir di Bandung yang merendam 8 kecamatan, puluhan ribu warga, setiap tahun, harus jadi korban," jelas Mulyadi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/11).
-
Bagaimana BPBD Sumbar menangani banjir di Kota Padang? Lanjutnya, saat ini semua alat yang berkemungkinan terendam sudah kita pindahkan ketempat yang lebih tinggi.
-
Dimana Pemkab Banyuwangi fokus menangani banjir? Salah satu yang menjadi perhatian Ipuk adalah kawasan rawan banjir. Seperti di Lingkungan Lebak, Kelurahan Tukangkayu, Banyuwangi yang sempat dicek langsung oleh Ipuk pada Rabu (1/11). Kawasan yang dilintasi aliran sungai Kalilo itu, kerap dilanda genangan air di kala intensitas hujan tinggi.
-
Apa yang terjadi akibat banjir di Bandung? Hujan lebat yang melanda Bandung sepanjang Kamis (11/1) lalu menyebabkan bencana banjir hingga vira di media sosial.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengatasi masalah air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Bagaimana BPBD tangani banjir Semarang? Endro mengatakan, berbagai upaya sudah dilakukan BPBD seperti menyiagakan pompa portable pada titik yang dilanda banjir, melakukan penanganan sementara di titik-titik longsor, serta melakukan pembersihan lokasi pohon tumbang akibat cuaca buruk itu.
-
Bagaimana BPBD mengatasi banjir? Dia menjelaskan, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.
Terlebih lagi, banjir terjadi tak jauh dari Institut Teknologi Bandung (ITB), yang notabene banyak orang-orang hebat. Harusnya dilibatkan untuk menangani banjir yang kerap menerjang ibu kota Jawa Barat tersebut.
"Itu banjir Bandung tak jauh dari ITB, tidak jauh dari institut teknologi nasional, banyak kajian, ahli tata kota dan sebagainya, seperti tidak berdaya menghadapi itu, kenapa pemerintah pusat tidak ikut melakukan sinergi dan berkoordinasi dengan Pemda? Sampai gubernur dua periode tiga periode tidak pernah selesai masalah banjir Bandung," tambah Politikus Gerindra tersebut.
Diketahui, sejak era Ahmad Heryawan dua periode hingga Ridwan Kamil saat ini, banjir yang kerap menggenangi Kota dan Kabupaten Bandung tak kunjung ada solusi.
Anggota Dewan Pembina Gerindra ini juga meminta agar Menteri Basuki dan jajarannya memperbaiki koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
"Ke depan fungsi koordinasi dari tingkat pusat dan daerah harus ditingkatkan," jelas Anggota Banggar DPR RI ini lagi.
Infrastruktur Jawa Barat
Mulyadi juga mengkritik rencana pemerintah membangun tol di Jawa Barat. Apalagi, pembangunan jalan dilakukan hanya karena tujuan mengurai kemacetan akibat volume kendaraan yang semakin bertambah.
Mulyadi mengkritisi, kalau hanya karena alasan volume kendaraan bisa koordinasi dengan provinsi Jabar. Karena, menurut dia, kemacetan itu hanya bersifat periodik saja.
"pak kemacetan Lebaran seperti kegiatan ritual warga Jabar, yang sepertinya ternyata itu sedang terjadi distribusi ekonomi pada masyarakat Jawa Barat yang dilintasi. Bayangkan kalau tol itu dibangun pak, banyak industri rumah tangga, destinasi wisata dan kepentingan masyarakat yang harusnya masih bisa dikembangkan nanti akan terabaikan," kata mantan Ketua DPD Gerindra Jawa Barat itu.
Dia pun mengingatkan, apapun yang tengah menjadi proyek pemerintah baiknya dikonsultasikan dulu ke para pihak terkait. Termasuk tokoh masyarakat, agama di sekitar kawasan pembangunan. Dengan demikian, tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.
Vila Orang Jakarta di Puncak
Mulyadi juga mengkritik soal banjir di Jakarta yang selalu disalahkan kepada orang Bogor. Anggota DPR dari Dapil Kabupaten Bogor ini menegaskan, banjir yang terjadi di Jakarta karena resapan air di Puncak telah dibangun vila milik orang Jakarta.
"Kalau Jakarta banjir katanya kiriman dari Bogor, saya bicara rasio yang paling simple, beban puncak luar biasa pak, tapi daerah resapan airnya dijadikan vila-vila orang Jakarta," jelas Mulyadi.
Dia juga menyinggung rencana pembangunan jalur puncak dua. Hingga kini tidak terealisasi, tak tahu apa kendalanya.
"Sampai hari ini puncak dua anggaran didorong dari kabupaten, provinsi, tidak pernah terealisasi, negara seperti tidak hadir mengatasi itu. Sementara Puncak diatur oleh Keputusan Presiden. Saya kira ini menjadi catatan penting," tutup dia.
Banjir Bandang 3 Orang Tewas
Pada Februari 2019 lalu, tiga orang warga tewas akibat diterjang banjir bandang yang terjadi di Komplek Pasir Jatienda, Dusun Pasir Jati RT 04/RW 06, Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung.Data dari BPBD, tiga orang yang meninggal yakni Firdasari (35), Nuraini (25) dan Rauvan (17 bulan). Selain itu, tiga orang juga mengalami luka-luka akibat kejadian bencana alam ini yakni Kiki (12) mengalami luka berat, Nisa (14) mengalami luka ringan dan Ajay (45) mengalami luka ringan.Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil ikut berduka atas musibah banjir bandang yang terjadi di Komplek Pasir Jatienda itu."Yang terkena kalau tidak salah sekitar 12 rumah ya dan mudah-mudahan tidak banyak yang terkendala, ada tiga yang meninggal kita turut berduka cita dan prihatin," ujar Gubernur Emil, di Gedung Negara Pakuan Kota Bandung, Minggu.Pihaknya telah meminta Bupati dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung untuk melakukan tanggap darurat ke lokasi bencana banjir bandang tersebut."Saya harap Pemkab melalui BPBD Kabupaten Bandung bisa segera dalam menyelesaikan masalah pasca kejadian waktu dekat ini dan situasi di sana kembali menjadi normal," kata dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seperti diketahui, pemerintah membangun dua waduk yakni Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor untuk mengurangi debit air yang mengalir ke Jakarta.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menilai kinerja Ridwan Kamil selama menjadi Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat tidak maksimal.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov agar segera mengevaluasi penanganan banjir
Baca SelengkapnyaKehadiran Gibran sebagai Wali Kota hanya turut mengecek proyek penanganan banjir Kali Semongol
Baca SelengkapnyaRano Karno mengakui masalah banjir di ibu kota tidak bisa diselesaikan oleh Pemprov DKI saja.
Baca SelengkapnyaBMKG memprediksi cuaca ekstrem, terutama hujan dengan intensitas tinggi, terjadi di beberapa wilayah Jawa Barat selama sepekan ke depan.
Baca SelengkapnyaSodetan Ciliwung sudah bisa beroperasi usai diresmikan Presiden Jokowi kemarin.
Baca SelengkapnyaBanjir menjadi bencana alam yang sering terjadi di kota metropolitan Jakarta. Ternyata, banjir Jakarta telah terjadi sejak lama.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung meninjau bantaran kali Krukut di Mampang Prapatan, Jakarta, Selasa (15/10).
Baca SelengkapnyaWali Kota Semarang minta keseriusan BBWS Pemali Juana dalam menangani banjir Semarang.
Baca SelengkapnyaMenurut RK, warga masih khawatir dengan banjir yang kerap terjadi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Semarang terus berupaya untuk menanggulangi bencana tersebut.
Baca Selengkapnya