Muncul Desakan Muktamar Luar Biasa untuk Evaluasi Kepemimpinan Cak Imin

Merdeka.com - Muncul suara ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dari daerah. Para kader di daerah mendorong terjadinya Muktamar Luar Biasa (MLB).

Mereka beralasan terjadi pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar Bali 2019 sehingga kepemimpinan Cak Imin perlu evaluasi lewat MLB.

Sumber merdeka.com di internal PKB mengungkapkan, kekecewaan kader PKB terhadap Cak Imin sudah dirasakan sejak lama. Tidak hanya di akar rumput, tapi sampai ke level elite Jakarta. Dia bilang, PKB di bawah Cak Imin jauh dari nilai-nilai demokrasi.

Dia menyebut beberapa pelanggaran yang dilakukan Cak Imin. Misalnya terkait pergantian pengurus di daerah. Tanpa surat resmi, pengurus kerap menitipkan nama hanya melalui pesan singkat. Tak butuh waktu lama. Nama tersebut yang disahkan dalam agenda Musyawarah Wilayah maupun Musyawarah Cabang PKB.

Kebenaran cerita tersebut dikonfirmasi mantan Ketua DPC PKB Raja Ampat Papua Barat, Sarudin. Dia mengungkapkan DPP pimpinan Cak Imin diakui banyak melanggar AD/ART. Dia juga mengamini informasi DPP mengganti susunan pengurus DPC secara sepihak.

"Jadi banyak pelanggaran dulu seperti biasa yang punya hajat DPC tapi semua dikembalikan ke DPP, lima nama yang diusung ketua tanfiz, dewan syuro, wakil, sekretaris dewan syuro dan bendahara lima. Tanpa kita tahu lima nama itu langsung dimasukkan dari DPW ke DPP saja," kata Sarudin ketika dihubungi, Rabu (14/4).

Sarudin bercerita, DPP langsung mengganti tanpa ada evaluasi. Ia juga tidak diundang dalam agenda Muscab serentak di Kota Sorong. Seharusnya, kata dia, harus ada agenda pramuscab sesuai dengan mekanisme organisasi. Setidaknya ada enam Ketua DPC di Papua Barat diganti tanpa ada alasan jelas.

"Seluruh DPC di Papua Barat enam DPC diganti. Tanpa ada alasan," katanya.

Bahkan, kata Sarudin, orang yang menggantikan dirinya bukan kader, pengurus atau simpatisan PKB. Orang tersebut, kata dia, merupakan pendamping dana desa. Padahal seharusnya pendamping dana desa bukan orang berpolitik praktis.

"Katanya ada perintah dari atasannya, atasannya mana berarti Kemendes kan. Menterinya dari kementerian untuk dipasang," kata Sarudin.

Ditambah lagi, orang yang menggantikan Sarudin harus menyiapkan mahar Rp50 juta. Uang disiapkan setelah diangkat menjadi Ketua DPC.

"Kalau hasil rekaman itu, pengakuan rekamanan itu dia alasannya dia jadi dulu. Ya nanti setelah saya jadi dulu baru siapkan 50 juta," jelasnya.

Sarudin menilai, PKB saat ini sudah jauh dari marwahnya yang dirikan para kiai dan ulama. PKB sekarang berjalan layaknya sebuah perusahaan. Karena itu, menurutnya, PKB harus diambil alih dari kepemimpinan Cak Imin.

"Kalau tak diambil alih tak kembali ke marwah sesungguhnya PKB jadi lahan bisnis seperti perusahaan," jelasnya.

Tidak hanya itu, PKB yang dikenal sebagai kendaraan politik NU justru dianggap tidak menghargai lagi warga nahdliyin. Contohnya, ungkap Sarudin, terjadi di Kota Sorong. Tokoh rekomendasi NU justru tidak dihargai dan ditolak.

"Ini contoh bukti nyata di Papua. PKB tidak menghargai NU bisa kita buktikan di kota sorong. Rekomendasi NU, DPW tidak menghargai itu diganti sendiri dengan orang-orang DPW," ucap Sarudin.

Sejumlah pengurus DPP dikonfirmasi merdeka.com terkait desakan MLB dari daerah.Namun, pesan singkat maupun telepon belum mendapat balasan.