Mundur, pengurus sebut Hanura langgar AD/ART karena dukung Ahok
Merdeka.com - Keputusan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju dalam Pilgub DKI 2017 mendatang berbuntut panjang. Pengurus partai di tingkat DPD DKI mendadak pecah suara.
Wakil Ketua DPD Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Hanura DKI Jakarta, Rachmat HS dan Wakil Ketua Bidang DPD Pembinaan Legislatif dan Eksekutif Hanura DKI Jakarta, Bustami Rahawarin menegaskan bahwa dukungan kepada Ahok tak sah.
"Kemarin itu (deklarasi dukungan ke Ahok) tidak sesuai dengan AD/ART. Tidak sah itu keputusannya, penetapan Ahok itu tidak sah," ujar Bustami di Sarinah, Jakarta, Minggu (27/3).
-
Bagaimana Ahok dukung Ganjar? Menjelang hari pencoblosan, sejumlah pejabat negara makin terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baru-baru ini, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari jabatannya. Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Apa kata Habiburokhman tentang Ahok dukung Ganjar? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Kenapa Ahok dukung Ganjar? Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Mengapa Pilkada DKI 2017 menarik perhatian? Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu pemilihan kepala daerah yang menarik perhatian. Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
Menurut Bustami, sesuai mekanisme partai, harusnya secara struktural penjaringan melalui ranting PAC, DPC, sampai DPD. Lantas setelah itu DPD merekomendasikan agar diadakan Rapimda. Jika tak ada nama Ahok yang disaring atau diusulkan DPD, maka DPP Hanura tidak akan bisa mendukungnya.
"Tentu DPP itu harus membuat keputusan itu sesuai keputusan DPD. Nama-nama yang diusulkan oleh DPD itu kemudian yang dipertimbangkan. Kalau di bawah (DPD) tidak ada mengusulkan nama Ahok, tidak bisa diputuskan," tuturnya.
Sedangkan dalam penjaringan di tingkat DPD sendiri melalui survei. Presentase suara tersebut didahulukan dari pemilih tetap yang dalam Pilkada kemarin memilih Hanura sebagai wakilnya di DPRD DKI Jakarta. Setelah itu barulah merumuskan dalam Rapimda, siapa yang akan diusulkan untuk dipilih oleh DPP.
Menurut Bustami, di periode Pilkada sebelumnya, Hanura selalu patuh pada mekanisme partai. "Baru kali ini saja (tak patuh). Pada yang lalu diputuskan Rapimda," ucapnya.
Sedangkan Rachmat mengaku bingung bagaimana bisa partainya mendukung Ahok dengan cara mengambil keputusan yang instan. Mekanisme pemberian dukungan untuk calon gubernur DKI Jakarta pun diputuskan lebih cepat dari daerah lainnya. Bentuk pengistimewaan ini menurut Rachmat memunculkan penolakan dari kader dan pengurus di daerah lain.
"Banyak sms ke saya dari seluruh teman-teman saya yang ada di Indonesia, kenapa Partai Hanura mendukung Ahok. Ini dari pendekatan ke-Indonesiaan saja tidak sesuai apalagi pendekatan agama. Karena jargon hati nurani tidak pas dengan karakter Ahok," ungkapnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok pun juga pernah dihubungi Jusuf Hamka untuk membahas Pilkada DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP Tak Arahkan Ahok untuk Mundur dari Komisaris Utama Pertamina
Baca SelengkapnyaAhok mengatakan penolakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung capres Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Penasihat Partai Golkar, Jusuf Hamka mengungkapkan pengunduran dirinya dari Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaHasto memuji Oso tidak hanya piawai memimpin partai Sumatera, Sulawesi dan luar Jawa saja. Tetapi juga piawai menggarap di pulau Jawa, seperti Jabar Jateng.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Langkah ini diikuti Jusuf Hamka juga mengundurkan diri dari posisinya di Dewan Penasihat.
Baca SelengkapnyaMereka yang tergabung dalam Barisan Relawan Bhineka Jaya melakukan dukungan kepada Ahok untuk menjadi Calon Gubernur DKI yang diusung PDIP.
Baca SelengkapnyaJusuf Hamka lebih memilih untuk tidak berbicara soal itu lantaran dirinya tidak mau lagi mencampuri urusan internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaAhok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)
Baca SelengkapnyaSurat pengunduran diri Ahok telah diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dikirimkan kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAhok mundur dari Komisaris Utama Pertamina pada masa kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBabah Alun memperlihatkan surat pengunduran diri kepada wartawan.
Baca Selengkapnya