Mungkinkah Jokowi Tanpa Oposisi?

Merdeka.com - Presiden Jokowi dikabarkan tengah intens menjalin komunikasi dengan sejumlah partai pendukung Prabowo Subianto agar masuk dalam koalisi pemerintah. Dalam Pilpres 2019, Prabowo didukung oleh Partai Gerindra, PKS, PAN dan Partai Demokrat.

Paling santer terdengar adalah Presiden Jokowi sudah komunikasi intens dengan PAN dan Demokrat. Terbaru, kabar yang beredar komunikasi intens juga tengah dilakukan antara kubu Jokowi dengan Gerindra.

Bulan lalu, Presiden Jokowi sudah memberikan sinyal akan merangkul semua pihak demi kepentingan bangsa. Bahkan membuka diri dari partai manapun untuk bergabung dalam pemerintahan.

"Saya selalu menyampaikan, saya selalu membuka diri terhadap siapapun yang ingin bersama-sama, ingin bekerjasama membangun negeri ini, baik partai di koalisi, partai non koalisi. Semuanya kita ajak bersama-sama," kata Jokowi.

Jika upaya Jokowi merangkul semua, mungkinkah tidak ada partai oposisi? Berikut ulasannya:

Demokrat Siap Dukung Jokowi Jika Diminta

Partai Demokrat sudah memberikan sinyal siap bergabung ke pemerintah. Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan partainya siap bergabung dalam pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 jika diminta oleh Jokowi.

Ferdinand menambahkan Demokrat saat ini hanya menunggu Jokowi untuk bergabung dalam pemerintahan. "Kalau Pak Jokowi meminta kita siap mendukung beliau, kalau tidak diminta siap juga," kata Ferdinand.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi semakin intens menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat usai Pilpres 2019. Hal ini ditandai pertemuan Jokowi dengan Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa kali di Istana.

PAN Berpeluang Gabung ke Pemerintah

Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) membuka peluang bergabung dalam pemerintah Jokowi. Wakil Ketua PAN Bara Hasibuan menilai partainya lebih baik berada dalam jajaran pemerintah. Alasannya, secara historis PAN memang selalu berada dalam pemerintahan.

"Pertimbangannya macam-macam kita kan secara historis dari organisasi kita berdiri Agustus 98 sampai sekarang sebagian besar waktu kita ada di pemerintahan jadi memang sudah jadi pola dan tradisi dalam PAN buat ada di pemerintahan," kata Bara.

Bara menegaskan, tidak tertutup kemungkinan partainya bergabung ke koalisi pemerintahan. Dia mengatakan, peluang PAN bergabung dengan pemerintahan Jokowi sangat terbuka lebar. "Kemungkinan itu ada tapi nanti kita liat semua setelah proses di MK selesai. Tapi kemungkinan itu ada," ungkap Bara.

Isu PAN bergabung dengan koalisi Jokowi semakin santer terdengar setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beberapa kali bertemu dengan Presiden Jokowi usai Pilpres 2019. Zulkifli juga mengakui kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam pertarungan Pilpres 2019. PAN sebelumnya juga pernah bergabung dalam pemerintahan Jokowi.

Bagaimana Peluang Gerindra?

Sayup-sayup kabar saat ini Partai Gerindra tengah intens didekati oleh kubu Jokowi untuk diajak bergabung ke pemerintah. Bagaimana sikap Gerindra?

Menurut Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid, partainya belum mengambil keputusan apapun terkait kabar akan bergabung ke pemerintah. "Pandangan yang sangat wajar dan sangat tepat mengingat potensi Gerindra yang besar, karakter Gerindra yang disiplin dan konsisten, komitmen kebangsaan Gerindra yang sangat serius," kata Sodik saat dihubungi merdeka.com, Selasa (25/6).

Sodik tidak bisa memastikan apakah partainya akan gabung ke menerima tawaran gabung ke pemerintahan. Menurutnya, semua itu tergantung keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Soal menerima atau menolak tawaran itu sepenuhnya hak Pimpinan Pak Prabowo Subianto akan membicarakan dengan dewan pembina, Dewan Pakar, DPP, dan DPD, DPC, se-Indonesia," kata Sodik.

Sikap PKS

Lalu bagaimana dengan sikap PKS? Pada awal Mei 2019 lalu, politikus PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa partainya akan tetap menjadi oposisi. Bahkan Mardani menceritakan peristiwa politik pada tahun 2015.

Saat itu PKS sudah dirayu oleh Presiden Jokowi agar ikut bergabung dalam pemerintahan. Namun saat itu PKS menolak.

"Dari awal saya bilang Pak Jokowi nyuwun sewu, kami PKS tetap di luar pemerintahan, kami akan kritik apa yang salah, kami akan dukung apa yang benar tetapi izinkan kami di luar," kata Mardani.