Nadiem Mau Hapus UN, Komisi X DPR Ingatkan Ada UU Sisdiknas
Merdeka.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pihaknya masih menunggu keterangan resmi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim terkait rencana penghapusan Ujian Nasional alias UN. Diketahui Nadiem berencana menghapus UN.
"Saya masih tunggu keterangan resmi dari Nadiem soal ini, karena sampai hari ini Komisi X juga masih menunggu secara resmi pernyataan Mas Nadiem terkait dengan penghapusan Ujian Nasional itu," kata dia, saat dihubungi merdeka.com, Senin (2/12).
Dia pun menegaskan bahwa UN merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Karena itu, kebijakan tersebut perlu dikaji dan disiapkan secara matang agar tak hanya kebijakan parsial semata.
-
Kenapa Rektor UMJ minta putusan MK soal penghapusan PT diberlakukan di 2024? Karena jika diundur pada 2029, maka keputusan untuk menyelamatkan suara rakyat akan sia-sia. Bahkan dikhawatirkan akan menjadi ladang transaksinal jual beli suara.
-
Siapa yang meminta Nadiem mencabut aturan Pramuka? Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencabut aturan yang yang mencabut Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.
-
Siapa Menteri Pendidikan setelah Kemerdekaan? Pasca kemerdekaan Indonesia, jabatan menteri saat itu beberapa dijabat oleh tokoh-tokoh yang kini namanya kurang populer di buku sejarah bahkan di telinga masyarakat.Seperti Menteri Pendidikan, mungkin banyak yang menganggap Ki Hajar Dewantara sebagai sosok utama di bidang pendidikan. Tetapi jangan salah, sosok Todung Sutan Gunung Mulia ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di era Kabinet Sjahrir I dan II.
-
Kenapa Budi Waseso meminta Nadiem Makarim mencabut aturan Pramuka? 'Kalau kita bicara Pramuka jangan hanya sekarang. Artinya, itu harus berawal dari sejarah. Dari zaman kemerdekaan, sebelum kemerdakaan Pramuka itu sudah aktif dan sudah ada. Dulu namanya pandu-pandu disatukan jadi Pramuka. Di TAP/MPR juga ada, kemudian kita juga kuatkan dengan Keppres. Saya kira kita mengacu pada itu,' kata Buwas usai dikukuhkan menjadi Ketua Kwarnas Pramuka di Istana Negara Jakarta, Jumat (5/4).
-
Siapa yang mengeluarkan pengumuman hasil ujian? Menurut foto yang diunggah, pengumuman hasil ujian ini dikeluarkan oleh Departemen Sipil ITB dan ditandatangani pada Januari 1981.
-
Bagaimana Rektor UMJ usulkan putusan MK diterapkan di 2024? Untuk melaksanakan aturan tersebut, dia menambahkan, Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar putusan MK bisa segera dijalankan.
"Artinya kalau ada skema penghapusan UN, ini pasti terkait dengan regulasi yang lain pada konteks sistem pendidikan nasional kita. Karena kami tidak ingin kebijakan ini parsial seperti yang sudah-sudah," ungkapnya.
UN Diatur UU
Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merevisi Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat UN diatur dalam aturan tersebut.
"Terkait dengan kebijakan UN ini kan ada di dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kami sudah mengantisipasi karena itu, di dalam Prolegnas 2020, komisi X sudah mendorong revisi UU no 20 Tahun 2003 ini karena ujian nasional ada di dalamnya," urainya.
Selain itu, rencana penghapusan UN juga memberikan PR bagi Mendikbud. Kepada Nadiem tentu akan ditagih soal skema apa sebagai pengganti UN.
"Lalu pertanyaannya mau diganti apa. Terus seperti apa ya itu tantangan Mas Nadiem. Kalau dia memikirkan menghapus UN, tapi dia memikirkan soal revisi UU Nomor 20 ya nggak relevan ingin membangun sistem Sisdiknas yang baru," ungkapnya.
Sederet Persoalan Pendidikan
Dia menambahkan, sejauh ini, pihaknya mencatat sejumlah persoalan mendasar dalam sistem pendidikan nasional. "Pertama, pemerataan. Ini menyangkut soal soal fisik, sarana prasarana, sekolah dan sebagainya. Kedua soal distribusi guru. Distribusi guru ini anomali. Di beberapa kota besar terjadi surplus, di beberapa daerah kekurangan guru. Nah sampai sekarang belum terselesaikan isu pokok kita soal sebaran guru ini," jelas Syaiful.
Tak hanya itu. Perbedaan kualitas guru antardaerah juga menjadi masalah penting yang membutuhkan perhatian pemerintah, khususnya Mendikbud. "Kualitas guru kita sangat jomplang antardaerah. Di daerah 3T Tertinggal, terluar, terdepan, ini jauh sekali. Isu-isu pokok ini belum terselesaikan," tegas dia.
Karena itu, dia mengatakan sebagai Mendikbud, Nadiem harus punya strategi terintegrasi untuk mengatasi masalah-masalah mendasar tersebut. Penghapusan UN, dalam pandangan dia, selaiknya cuma salah satu upaya mengatasi masalah-masalah tersebut.
"Mas Nadiem harus melakukan apa, perubahan apa, paling tidak dari isu-isu pokok ini dan penghapusan UN menjadi bagian integral dari menyelesaikan isu-isu pokok ini," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti menegaskan jika pemberlakuan kembali UN saat ini masih sekadar wacana.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR menilai program Merdeka Belajar disebutnya bukan merupakan program baru. Karena hal itu bagian dari kurikulum lama yang diperkuat lagi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespon soal pembatalan kenaikan UKT
Baca SelengkapnyaNadiem menyampaikan Kemendikbudristek akan mengevaluasi biaya UKT untuk tahun depan.
Baca SelengkapnyaNadiem Makarim membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDPR panggil Nadiem Makarim untuk meminta penjelasan terkait lonjakan UKT.
Baca SelengkapnyaNadiem malah melempar agar awak media bertanya ke Dirjen Diktiristek, Abdul Haris.
Baca SelengkapnyaNadiem mengaku cemas melihat biaya kenaikan UKT yang begitu mahal
Baca SelengkapnyaMenteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan untuk transformasi di bidang pendidikan.
Baca SelengkapnyaUKT Batal Naik, UGM Buka Suara soal Nasib Mahasiswa Baru yang Sudah Membayar
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca Selengkapnya