Najwa Shihab dan Tommy Tjokro Diusulkan Jadi Moderator Debat Kedua Pilpres

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengubah atau mengganti format dalam debat Pilpres 2019 kedua pada 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta. Salah satu yang diubah yakni mengganti moderator pada saat debat capres-cawapres nanti.

Dalam debat Pilpres 2019 yang kedua nanti, Ira Koesno dan Imam Priyono dipastikan tak akan lagi menjadi moderator. Untuk yang menggantikan posisi kedua orang tersebut rencananya akan digantikan oleh Najwa Shihab dan Tommy Tjokro.

Terkait dua nama itu, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, nama Nana sapaan akrab Najwa Shihab dan Tommy Tjokro itu dipilih atau diusulkan oleh beberapa Media Televisi. Namun, dia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

"(Nana dan Tommy jadi moderator) itu diusulkan oleh tv. Kalau KPU nanti saja di rapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator)," kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Dia pun menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres 2019 yang kedua nanti bisa kemungkinan hanya satu saja yaitu antara Nana dan Tommy. Karena, dengan hanya satu moderator saja bisa lebih mempersingkat waktu.

"Ya bisa satu, bisa dua ya (jumlah moderator). Tapi kalau saya pribadi, kemarin kan berpasangan maka moderator 2. Moderator 2 kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu. Jadi lebih cepat gitu, silakan-silakan tanya jawab gitu loh," tegasnya.

Alasan dengan hanya satu moderator saja dikarenakan pada debat Pilpres 2019 yang kedua hanya dijalani atau dilakukan oleh Calon Presiden (Capres) saja. Dan dengan hanya satu moderator saja bisa akan menjadi lebih simpel.

Selain itu, moderator yang akan dipilih nanti tentunya tak akan berpihak terhadap salah satu paslon, profesionalisme dan mempunyai integritas tinggi seperti pada PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum soal Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasal 48 yakni

Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon. (2) Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon. (3) Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional masing-masing Pasangan Calon.

"Tidak (diperluas peran moderator), peran moderator sama dengan sebelumnya, mereka memandu jalannya debat, menyampaikan pertanyaan, mengatur jalannya debat. Jadi sama perannya, cuma karena besok itu hanya capres kan, saya pikir satu moderator lebih ringkas gitu lebih rileks," jelasnya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Koordinasi yang dilakukan ini terkait siapa yang akan menjadi moderator pada saat debat capres-cawapres kedua pada 17 Febuari 2019, di Hotel Sultan, Jakarta.

"Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN. Sehingga moderator kita punya opsi jam 4 ini koordinasikan dengan TKN dan BPN," kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

"KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator itu harus netral. Ya kita diskusikan, tetapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media," sambungnya.

Ia pun menegaskan, untuk pemilihan moderator pada saat debat pilpres 2019yang kedua ini bukan hak dari pihak KPU. Namun, itu merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

"Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, Mbak Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tetapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU," tegasnya.