Nama Dicatut Jadi Pengurus PPP, ASN di Aceh Protes

Merdeka.com - Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) masuk dalam kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh periode 2021-2026 yang baru ditandatangani Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Mereka pun protes karena merasa namanya dicatut.

ASN yang masuk dalam jajaran pimpinan majelis pakar di antaranya Profesor Warul Walidin yang menjabat sebagai Rektor UIN AR Raniry Aceh dan Profesor Apridar yang merupakan dosen di Universitas Syiah Kuala. Kemudian, Kepala Biro Keistimewaan Sekretariat Daerah Aceh Usamah El Madny, dan Adli Abdullah yang tercatat sebagai ASN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Namun diduga nama-nama ASN tersebut dicatut masuk dalam majelis pakar PPP Aceh tanpa konfirmasi kepada orang yang bersangkutan. Mereka pun melayangkan protes.

Adli Abdullah mengatakan, namanya dimasukkan dalam majelis pakar DPW PPP Aceh tanpa konfirmasi. Dia merasa dirugikan.

"Nama saya dalam susunan pimpinan majelis pakar DPW PPP Aceh tidak benar dan tidak pernah dilakukan konfirmasi. Hal ini sangat merugikan integritas dan profesionalitas bagi seorang ASN," katanya kepada wartawan, Kamis (20/1).

Ketua DPW PPP Aceh Janji Segera Revisi

Sementara itu, Ketua DPW PPP Aceh yang baru ditetapkan Amiruddin Idris membenarkan ada sejumlah nama ASN dan akademisi kampus yang berada dalam kepengurusan PPP Aceh periode 2021-2026. Mereka tersebar di Majelis Syariah dan Majelis Pakar DPW PPP Aceh.

Dia mengklaim, dimasukkannya nama-nama ASN dan akademisi itu sebab DPW PPP Aceh membutuhkan pemikiran mereka. Merespons protes dari para ASN itu, pihaknya berjanji akan mengubah segera struktur majelis pakar dan majelis syariah.

"Sebenarnya PPP membutuhkan beberapa pakar dan akademisi. Saya dengar memang ada yang komplain. Enggak apa-apa, kita anulir lagi, diperbaiki lagi. Segera akan kita revisi," ujarnya.