Namanya disebut 66 kali, Luhut harus dihadirkan di sidang MKD
Merdeka.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi NasDem Akbar Faizal menyatakan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan merupakan tokoh kunci dalam kasus 'Papa Minta Saham'. Sehingga, pemanggilan Luhut ke MKD merupakan sebuah kewajiban.
"Pemanggilan kenapa penting karena (Luhut) 66 kali disebut namanya, kita ingin tahu dalam rangka apa, dalami, apa kenapa, alur berkembang dalam rekaman itu seakan Setya Novanto dan Riza Chalid beri jaminan ke beliau (luhut) atau restu, kita ingin tahu itu, maka itu akan berkembang," kata Akbar di sela-sela persidangan Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu (2/12).
Akbar menjelaskan, apabila nantinya Luhut dipanggil maka dapat mengubah agenda pemanggilan terhadap Ketua DPR Setya Novanto selaku terlapor. Sebab, rencana pemanggilan Setya awalnya ditetapkan pada Senin (7/12) depan.
-
Kapan Presiden Prabowo memanggil ketua umum partai? Seperti diketahui, hari ini Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum partai politik ke Istana Negara, Jakarta.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa saja yang dipanggil MK dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
"Besok itu adalah pemanggilan Maroef Sjamsuddin dan Riza Chalid, kemudian Senin depan langsung Setya Novanto tetapi ada jeda pertimbangan mengatakan bahwa, mungkin saja ada keterangan-keterangan atau persaksian-persaksian yang perlu didengarkan dari orang lain sebelum memeriksa Setya Novanto," ujarnya.
"Adakan beberapa nama di situ, salah satunya Luhut dan juga anak buah di salah satu deputi Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo, maka kemudian kita tunda dulu Pak Setya Novanto untuk diperiksa, siapa tahu kita bisa memeriksa yang lain itu," tambahnya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Menteri Agama yang kembali mangkir atas panggilan Pansus. Ini merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga DPR," kata Luluk
Baca SelengkapnyaPengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) kembali menggelar sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca SelengkapnyaKubu Haris mendebat soal waktu pemeriksaan dirinya dan Fatia sebagai terdakwa.
Baca SelengkapnyaDeputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen Heri Wiranto bersaksi dalam sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik Luhut Panjaitan.
Baca SelengkapnyaSejauh ini Hasto sudah tiga kali diperiksa KPK terkait Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaSigit menegaskan bakal berupaya memenuhi hak konstitusinya selama dirinya merasa dibutuhkan keterangannya akan hal tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK diduga tengah mencari tahu keberadaan mantan Caleg PDIP Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaKPK independen demi mengatasi korupsi di Indonesia apabila memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaUsai disentil hakim MK, KPU hadir dalam sidang Pileg.
Baca SelengkapnyaKapolri Listyo menegaskan akan hadir bila diminta Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaHasto bersama dengan tim kuasa hukumnya akan berangkat dari DPP Partai PDIP menuju Gedung KPK.
Baca SelengkapnyaDalam rapat juga dihadiri Menkopolhukam Hadi Tjahjanto dan Menko PMK Muhadjir Effendy.
Baca Selengkapnya