NasDem akan komunikasi dengan fraksi lain soal kelanjutan angket KPK

Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate mengatakan, pihaknya akan menanyakan materi angket KPK kepada anggota yang duduk di Komisi III DPR. Johnny menyebut NasDem akan berkomunikasi dengan fraksi partai baik yang setuju dan menolak setelah mengantongi penjelasan terkait latar belakang angket KPK.

"Kalau saya dari Fraksi NasDem, ini kan hak anggota ya. Saya akan minta pandangan dari pengusul, akan minta pendapat dari anggota fraksi NasDem di komisi III melalui kapoksinya, setelah itu dapat alasannya menjadi jelas, bicarakan lintas fraksi, tanya sama fraksi-fraksi yang menolak ataupun yg menyetujui," kata Johnny di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4).

Fraksi NasDem juga akan memverifikasi dan menganalisis 7 poin materi angket yang diusulkan Komisi III DPR. Jika materi angket tidak bertujuan untuk perbaikan lembaga KPK, NasDem akan menolak.

"Kita lihat sikap dan data-data yang disampaikan ada 7 butir masalahnya dan ada 3 kategori kira-kira begitu. Kita akan lihat betul enggak itu, betul enggak. Kalau betul ada rekomendasi yang perlu diperbaiki enggak di KPK. Kalau itu salah ya kami tolak," jelasnya.

"Jadi jangan seolah-olah ini didramatisasi melemahkan KPK, enggak itu. KPK enggak boleh dilemahkan. Ini tindakan koreksi sebagai rekomendasinya sampaikan, ini perlu dikoreksi, itu saja," tandasnya.

Untuk diketahui, perwakilan pengusul yang membacakan materi angket KPK yakni anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi. Dalam paparannya, Taufiq menyebut alasan digulirkannya angket karena KPK tidak menjalankan tugas, pokok dan fungsi sesuai peraturan.

"Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi KPK, DPR (dalam hal ini Komisi III DPR RI) mendapatkan masukan dan informasi tentang tidak selalu berjalannya pelaksanaan tupoksi KPK tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan tata kelola kelembagaan yang baik," kata Taufiq di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4).

Rapat paripurna DPR dengan agenda pembacaan usulan angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP Miryam diwarnai aksi walk out. Mereka yang menolak angket adalah Fraksi Partai Gerindra, PKS, PKB dan Demokrat.