NasDem: Anies dan Ganjar Tokoh Preferensi Publik, Kalau Hasto Beda Silakan Saja

Merdeka.com - Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengaku tidak ada masalah dengan gaya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengkritik kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. NasDem tetap pada sikap politik mendorong Anies hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.

Dia mengatakan, preferensi publik hari ini banyak yang mendukung Anies dan Ganjar dengan calon presiden. Maka itu, dua nama ini diusulkan oleh kader-kader NasDem.

"Variabel kuantitatif yang tidak bisa ditolak hari ini nama yang prominance ya pak Ganjar Pranowo pak Anies Baswedan. Itu yang kemudian preferensi publik," ujar Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7).

Willy menuturkan, bila Hasto memiliki preferensi berbeda silakan saja. NasDem tidak akan mempermasalahkan pandangan tersebut.

"Tentu kalau pak Hasto punya kacamata yang berbeda itu monggo mawon (silakan saja). Itu perspektif. Kalau perspektif tidak bisa kita judge ya itu masing-masing kita punya perspektif ya sah-sah saja," ujarnya.

Pandangan Hasto pun tidak akan mempengaruhi NasDem. Willy berkata, dorongan kepada Anies dan Ganjar menjadi calon presiden sudah jadi keputusan Rakernas.

"Ya sudah jadi keputusan Rakernas nanti kita lihat dinamikanya siapa yang akan disepakati koalisi dan siapa yang akan jadi pengantennya ini masih penjajakan ya," tegas wakil ketua Baleg DPR RI ini.

PDIP Tutup Pintu Koalisi dengan NasDem?

PDI Perjuangan dan Partai NasDem diprediksi bakal sulit bersatu dalam perhelatan Pemilihan Presiden 2024. Dua partai ini dinilai akan berhadap-hadapan dalam pesta demokrasi lima tahunan.

PDIP juga sudah terang-terangan mengutarakan alasannya untuk tidak berkoalisi dengan NasDem. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri terlihat menutup pintu dengan partai Surya Paloh.

Belakangan ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkit upaya pembajakan kader PDIP melalui instrumen hukum. Hasto menuturkan, meski punya rekam jejak berkoalisi bersama NasDem mengusung Presiden Joko Widodo sejak periode pertama, ada etika politik yang perlu dihormati. Menurut dia, upaya pembajakan kader ini menjadi evaluasi kritis bagi PDIP.

"Ketika di dalam kerja sama kemudian yang terjadi itu adalah proses penggunaan berbagai instrumen politik yang melanggar etika politik. Misalnya ada instrumen hukum yang dipakai untuk membajak kader partai lain yang telah diperjuangkan susah payah di dalam pilkada. Nah itu kan juga menjadi evaluasi kritis bagi PDI Perjuangan," ujar Hasto.

Hasto menuturkan, saat bertemu dengan Sekjen PAN Eddy Soeparno, fenomena bajak kader ini juga dibahas. PAN juga mengalami upaya pembajakan kader melalui instrumen hukum.

"Ini kan sebagai bagian dari suatu evaluasi tentang kerja sama partai politik yang seharusnya mengedepankan aspek etika," ujarnya.

Soal peluang kerja sama dengan NasDem, PDIP juga melihat agenda Pilpres 2024. Siapa yang dicalonkan menjadi pertimbangan PDIP untuk melakukan kerja sama.

"Prinsip lainnya yang keempat juga agenda masa depannya. Agenda masa depan ini kan harus melihat nantinya akan mengerucut, siapa yang akan dicalonkan pada pemilu presiden 2024, dan ini kan pemilunya rakyat," ujar Hasto.