NasDem: Dirjen Pajak mundur bentuk tanggung jawab profesional
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate meminta pengunduran diri Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Sigit Priadi Pramudito, harus menjadi titik tolak bagi pemerintah dan DPR memikirkan kembali target realisasi penerimaan pajak (shortfall). Dirinya juga apresiasi langkah mundur yang diambil Sigit sebagai bentuk tanggung jawab.
"Pengunduran diri Dirjen Pajak Pak Sigit sebagai bentuk pertanggungan jawab profesional atas kinerja Dirjen Pajak. Namun masalah shortfall penerimaan pajak tahun 2015 harus menjadi perhatian baik Kemenkeu maupun DPR RI dalam menetapkan target penerimaan pajak dalam postur APBN selanjutnya," kata Johnny kepada wartawan, Jakarta, Rabu (2/12).
Menurut politikus Partai NasDem ini, shortfall sebetulnya sudah diperkirakan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dari asumsi 5,6 persen melemah menjadi 4,7 persen pronognosis pertumbuhan 2015. Sedangkan usaha Dirjen Pajak melalui intensifikasi pajak belum berhasil.
-
Kenapa DPR nilai efek jera belum optimal? 'Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,' jelasnya.
-
Siapa yang gagal jadi anggota DPR? Thariq Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Seperti halnya dengan Anang, jumlah suara yang diperoleh Thariq juga sangat minim. Akibatnya, ia dipastikan tidak berhasil.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
"Usaha Dirjen Pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak belum mampu menaikkan kemampuan penerimaan fiskal yang memang ditargetkan ekstra tinggi pada APBN-P 2015," tuturnya.
Menurut Johnny, target penerimaan fiskal 2015 memang berat dicapai. Maka dari itu, harus dilakukan intensif melalui perbaikan sistem penyedia budget sekitar Rp 4,5 triliun.
"Hasil dari insentif tersebut mulai terlihat namun belum cukup untuk memenuhi target penerimaan fiskal 2015. Dampak dari shortfall ini akan mengakibatkan kenaikan defisit budget pada level 2,5 persen GDP untuk mempertahankan ratio penyerapan anggaran pada level kurang lebih 90 persen dari APBN-P 2015," pungkasnya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan alasan Kepala Otorita IKN mundur dari jabatannya
Baca SelengkapnyaPDIP mendapatkan bocoran Bambang Susantono sebenarnya bukan mundur dari Kepala Otorita IKN tetapi dimundurkan karena tak mampu mengejar target dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDirjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengumumkan pengunduran dirinya pada Kamis 4 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaSanksi itu diungkapkan Pelaksana tugas Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum saat rapat pembahasan dan pendalaman Raperda APBD DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaPernyataan mundur itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani pada 25 Juli 2024. Foto dokumen bermeterai Rp10.000 itu beredar luas di media sosial.
Baca SelengkapnyaSelain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek RI pada Rabu (6/5).
Baca SelengkapnyaEffendi pun berharap agar di Kabinet Prabowo Subianto dilakukan fit and proper test untuk memilih para menterinya.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR RI akan memanggil Bambang dan Dhony untuk menjelaskan keputusan keduanya.
Baca SelengkapnyaBasuki menjelaskan duduk persoalan pembangunan IKN saat ini
Baca SelengkapnyaBakal Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku sudah berkali-kali mengajukan ingin mundur sebagai Menteri Sekretaris Kabinet.
Baca Selengkapnya