NasDem duga ada skenario penundaan pilkada serentak lewat temuan BPK
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat pimpinan bersama BPK terkait temuan kerugian negara sebesar Rp 34 M dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Fraksi NasDem menduga, temuan BPK ini sengaja dikembangkan untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak Desember nanti.
Sekretaris Fraksi NasDem di DPR Syarief Abdullah Alkadrie menduga ada skenario agar terkesan pelaksanaan Pilkada serentak tidak siap, melalui proses di DPR.
"(Senin 13/7) siang ini akan diadakan Rapat Pimpinan DPR, Fraksi, dan BPK tentang hasil audit terhadap KPU. Saya duga ada skenario agar pilkada serentak tidak siap," kata Syarief saat dikutip dari Antara, Senin (13/7).
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Kapan Bawaslu Jateng menemukan kasus pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Siapa yang menang Pilpres 2014? Hasil pilpres 2014 menunjukkan bahwa Joko Widodo dari PDIP memenangkan pemilu mengalahkan lawannya Prabowo Subianto.
Syarief mengatakan rapat tersebut tidak mendesak karena hasil audit BPK terhadap KPU memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan. Menurut dia, hasil rapat Komisi II DPR dengan KPU sudah sepakat bahwa terkait audit BPK itu dibawa ke ranah hukum untuk ditindaklanjuti.
"Kalau soal temuan BPK ada tenggat waktu klarifikasi dan apabila ada penyalahgunaan maka dibawa pada mekanisme hukum," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR itu merasa heran dengan Pimpinan DPR sangat bersemangat melaksanakan rapat di saat masa reses dan menjelang Idul Fitri. Dia mempertanyakan urgensi rapat tersebut yang membahas masalah KPU padahal masih banyak persoalan yang perlu menjadi perhatian Pimpinan DPR.
"Banyak hal krusial yang mendesak dilakukan bukan tentang KPU saja. Ini kan seolah-olah KPU diberi beban, lalu mengapa hanya KPU yang menjadi atensi Pimpinan DPR," katanya.
Syarief menduga, rapat tersebut dilaksanakan saat reses dan menjelang Idul Fitri agar tidak dihadiri pihak-pihak lain, dengan tujuan tertentu seperti penundaan Pilkada karena KPU dinilai tidak siap. Dia meyakini, KPU dan daerah sudah siap melaksanakan pilkada, namun apabila dibatalkan maka dikhawatirkan terjadi penolakan atau resistensi di daerah.
"Ini ada skenario agar Pilkada tidak siap padahal di daerah sudah siap dan apabila ditunda maka akan terjadi resistensi di daerah," katanya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu menilai Pilkada sangat rentan memicu masalah besar.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaLaporan tersebut dalam kurun waktu 1 Januari hingga 28 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaKPK menduga adanya mark up dalam proyek pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/shelter tsunami di NTB.
Baca SelengkapnyaUsulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menanggapi soal KPU tidak lagi menampilkan grafik perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 di Sirekap.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menjelaskan modus kecurangan yang dilakukan dengan cara merusak surat suara menggunakan paku di sisi meja saat perhitungan surat suara.
Baca SelengkapnyaDPD PKS Depok akan demo di kantor KPUD Depok, Jalan Raya Margonda pada Rabu (6/3).
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengungkap dugaan potensi kecurangan PPLN di Malaysia
Baca SelengkapnyaAnggaran Pemilu diberikan secara multiyear. Di tahun 2022 Rp3,1 triliun, tahun ini anggaran Pemilu adalah Rp30 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp37,4 triliun.
Baca SelengkapnyaTiga parpol pendukung Anies menunggu langkah PDI Perjuangan sebagai inisiator hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAndika meminta Bawaslu dan Gakkumdu Sumsel segera mengambil langkah cepat.
Baca Selengkapnya