NasDem Dukung Omnibus Law Masuk Prolegnas
Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya mempermudah perizinan usaha dan investasi di Tanah Air. Salah satu caranya yaitu menyiapkan Omnibus Law mengenai perizinan berusaha. Omnibus Law merupakan skema penyatuan sejumlah aturan yang terkait.
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, usulan Omnibus Law ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sesuai UU MD3 dan UU Pembuatan Perundang-undangan. Jhonny mengatakan ini merupakan inisiatif pemerintah namun pihak DPR juga mendukung hal ini.
"Rencana untuk membuat UU ini itu sebetulnya nanti akan membuat modifikasi-modifikasi UU dari beberapa UU yang isinya sama dan bisa saja beririsan mau disatukan di dalam dua UU ini. Nah niat Presiden untuk mengurangi atau menyederhanakan jumlah UU dgn meningkatkan kualitas UU, ini harus kita dukung," ujar Jhonny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/10).
-
Kapan UU MD3 masuk Prolegnas? Revisi UU MD3 memang sudah masuk Prolegnas prioritas 2023-2024 yang ditetapkan pada tahun lalu.
-
Apa yang dibahas UU MD3? Revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2024.
-
Siapa yang membahas UU MD3? Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek merespons kabar revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2024.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Jhonny mengharapkan Presiden menjadikan omnibus law ini sebagai prioritas dan untuk menjadi prioritas menurutnya harus masuk Prolegnas, oleh karena itu harus adanya mekanisme Pemerintah yang terencana dengan baik untuk mewujudkannya.
Masyarakat juga diharapkan untuk dilibatkan dalam rencana awal untuk aktif berpartisipasi mengawal rencana omnibus law. Ia tidak ingin, ada pro dan kontra setelah rencana tersebut rampung.
"Dan satu lagi, pelibatan masyarakat. Kita harapkan terkait dengan kedua rencana membuat uu baru itu masyarakat dari awal perlu terlibat. Jangan sampai partisipasi masyarakat itu di ujung, nanti ada pro kontra setelah di ujung. Untuk koefisiensi dan kecepatan kita membuat Undang-undang dari awal kita bicarakan itu," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca SelengkapnyaDari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.
Baca SelengkapnyaNasDem menegaskan kepada Anies untuk tidak menunjuk calon wakil gubernur dari kadernya.
Baca SelengkapnyaNasDem melihat apa yang dikerjakan Anies di Jakarta menjadi pemicu untuk bisa melakukan perubahan.
Baca SelengkapnyaPKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.
Baca SelengkapnyaNasDem mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta tanpa syarat
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan bahwa Surya Paloh merupakan ketua umum partai yang lebih memikirkan bangsa.
Baca SelengkapnyaSembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem buka suara soal wacana duet Ganjar-Anies di Pilpres 2024. Nasdem mengatakan partainya menghargai wacana dari PDIP tersebut.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaKemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaUU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca Selengkapnya