NasDem galang kekuatan tolak ide Demokrat soal hak angket penyadapan

Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem)Jhonny G Plate mengatakan partainya srcara tegas menolak usulan Partai Demokrat menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan ilegal percakapan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua MUI Ma'ruf Amin. Jhonny mengau akan menggalang dukungan dengan mengajak fraksi partai lain menolak usulan Demokrat.

"NasDem menolak dan akan mengajak rekan-rekan dari fraksi koalisi pendukung pemerintah untuk menolak rencana usulan hak angket tersebut," kata Jhonny saat dihubungi, Jumat (3/2).

Jhonny melihat, DPR seharusnya tidak terjebak dalam permainan dan manuver politik kelompok tertentu. Sebaiknya DPR berkonsentrasi menyelesaikan tugas politik yang masih sangat banyak.

"Lembaga DPR RI jangan terkontaminasi dan tidak boleh terjebak political game dari kepentingan kelompok tertentu dalam proses pengadilan yang sedang berjalan."

Usulan hak angket ini dianggap sangat prematur dan tanpa dasar. Lagipula, penyadapan terhadap SBY baru sebatas dugaan dan interpretasi. Usulan tersebut dianggap akan mempengaruhi proses pengadilan kasus penistaan agama yang tengah dijalani Ahok dan mengganggu stabilitas politik.

"Inisiatif usulan hak angket terkait penyadapan tersebut masih sangat prematur dan tidak ada basis. Proses pengadilan yang sedang berjalan jangan diintervensi melalui usulan hak angket ini. Proses dan jalannya pengadilan justru harus diawasi agar berlangsung secara fair, jujur dan adil," tegasnya.

Proses penggunaan hak angket sangat berliku dan harus mengikuti prosedur dalam UU MD3. Menurutnya persoalan ini tidak layak menjadi materi hak angket karena masih bersifat dugaan atas kemungkinan penyadapan.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat mendorong penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan percakapan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin. Rencana ini terkait tudingan kubu terdakwa Basuki T Purnama soal permintaan permintaan SBY untuk segera mengeluarkan fatwa penistaan agama.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menilai bukti rekaman yang dikantongi kubu Ahok didapat melalui penyadapan ilegal. Penyadapan ini, kata dia, menimbulkan sikap saling curiga dan mengganggu keharmonisan di masyarakat.

"Sesama anak bangsa saling curiga, saling mematai, dan berprasangka buruk dan tentu saja mengganggu keharmonisan masyarakat dan pada akhirnya menciptakan instabilitas politik," kata Benny

Demi merealisasikan niatnya, Demokrat tengah melakukan konsolidasi dengan sejumlah fraksi partai di DPR. Pihaknya berniat mencari dukungan minimal 25 anggota DPR lintas fraksi yang setuju menggunakan hak angket.

"Iya, makanya kami akan cari minimal 25 anggota dengan lebih dari satu fraksi," ucapnya.