NasDem ibaratkan KPK seperti Polantas, suka menjebak pengendara
Merdeka.com - Komisi III DPR menggelar fit and proper test calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sesi ke-3. Pagi ini Capim yang diuji kelayakan ialah Agus Rahardjo.
Sesuai jadwal, harusnya Agus diuji kemarin Selasa (15/12) pukul 19.00 WIB, namun karena tak cukup waktu akhirnya fit and proper test dilakukan hari ini bergiliran dengan Laode Muhammad Syarif dan Muhammad Busyro Muqoddas.
Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Taufiqulhadi bertanya terkait mekanisme operasi tangkap tangan KPK. Menurutnya, tangkap tangan tersebut seperti bersifat penjebakan.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang diminta Boyamin kepada MK terkait capim KPK? Salah satunya adalah Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk oleh Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
Taufiqulhadi mencontohkan KPK seperti polisi lalu lintas. Biasanya polisi tersebut sengaja bersembunyi di tikungan. Lalu ketika ada pelanggar lalu lintas, polisi baru menyergapnya.
"Seharusnya kalau di depan sana dia memberitahu tak boleh lewat situ. Kalau memang misalnya saya dicurigai, lantas Pak Agus memberitahukan agar saya tak melakukannya," kata Taufiqulhadi dalam fit and proper test di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).
Bagi Taufiqulhadi, bukankah lebih baik KPK melakukan pencegahan. Salah satu caranya ialah terus memberitahu agar tak melakukan pelanggaran.
"Diberitahukan di depan agar saya tidak melakukan hal itu. Itu efektif tidak? Saya tanyakan cara menangkap seseorang," tuturnya.
Sebelum Agus ada beberapa Capim KPK yang sudah diuji komisi III DPR. Beberapa di antaranya ialah Sujanarko, Alexander Marwata, Johan Budi Sapto Pribowo, Saut Situmorang, Surya Tjandra, Robby Arya Brata, Basaria Panjaitan. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anak dari Presiden Joko Widodo itu juga meminta agar Bobby tak melakukan hal serupa seperti wali kota Medan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaMasyarakat menginginkan KPK menjadi lembaga hukum pemberantasan korupsi yang independen dan profesional.
Baca Selengkapnyauntuk membumikan isu-isu pemberantasan korupsi yang ada di masyarakat
Baca SelengkapnyaSahroni membandingkan bedanya kecepatan proses hukum di KPK dan Polda Metro Jaya terkait pemerasan oleh pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK mengatakan ASN rawan melakukan politisasi birokrasi hingga korupsi melalui beragam modus di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaNawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca SelengkapnyaKPK meminta semua pihak agar tidak melakukan cara-cara yang bertentangan dengan sikap antikorupsi.
Baca SelengkapnyaKPK segera mengecek terkait dengan aduan dugaan seorang Jaksa KPK melakukan pemerasan terhadap saksi
Baca SelengkapnyaKetua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mewanti-wanti kader PSI untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI Jakarta mengingatkan warga yang kedapatan terlibat politik uang baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana
Baca SelengkapnyaNamun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.
Baca SelengkapnyaCapres Anies Baswedan menyampaikan gagasannya terkait pemberantasan korupsi
Baca Selengkapnya