NasDem Ingatkan Check and Balance jika Oposisi Masuk Pemerintahan

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menanggapi potensi bergabungnya partai di luar koalisi pemerintah saat ini, jika Presiden Joko Widodo jadi melakukan reshuffle kabinet.

Menurutnya, keputusan reshuffle merupakan hak dari Presiden Joko Widodo. Walaupun sampai saat ini partai koalisi pemerintah belum pernah ada pembahasan resmi terkait reshuffle.

"Karena kita belum pernah pak Jokowi merapatkan hal ini dengan partai koalisi. Tetapi apapun keputusan dari Presiden bagi NasDem akan tetap mendukungnya," ujar Ahmad Ali saat dihubungi merdeka.com, Senin (13/7).

Namun, dia mengatakan selain dukungan terhadap pemerintahan Jokowi. NasDem pun tentu akan tetap memberikan masukan supaya check and balance tetap terjaga dalam menjaga demokrasi

"Hari ini partai koalisi sudah sekitar 73% kekuatan di DPR artinya itu sudah sangat mayoritas pertanyaannya apa yang urgent? Untuk hari ini kita menambah. Kalau kali semua partai diajak untuk bergabung bagaimana nantinya, walaupun dari NasDem sendiri tidak akan terganggu," tuturnya.

Oleh sebab itu, NasDem tetap akan memberikan masukan agar check and balance tetap terjaga. Karena sangat penting adanya keseimbangan dalam suatu negara. Terlebih, dia menilai tak ada kebutuhan yang mendesak untuk saat ini membuka reshuffle.

"Tetapi sekali lagi, hal itu ada di tangan Presiden Jokowi bukan ada di NasDem. Di tangan Pak Jokowi sebagai kepala pemerintah yang kemudian mengetahui kebutuhan untuk kabinetnya," jelas dia.

Walaupun, dia menuturkan bahwa soal reshuffle adalah domain presiden. Namun jika NasDem ditanya sikapnya, maka check and balance harus tetap dijaga.

"Tetapi, sampai saat ini belum ada diskusi soal itu, begitupun dengan rencana partai non koalisi gabung bersama pemerintahan. Kami pun belum mendengar terdapat tanda masuknya partai yang ada di luar," jelasnya.

"Tetapi intinya, pemerintah harus tetap perlu dikoreksi dan tidak selalu benar. Jadi kota masih membutuhkan orang-orang yang mengkritisi dari luar pemerintahan," pungkasnya.