NasDem khawatir kisruh Golkar & PPP pengaruhi proses Pilkada 2015

Merdeka.com - Dualisme kepengurusan yang terjadi di Golkar dan PPP berdampak pada keberlangsungan proses pilkada. Sebab, kedua kubu yang terpecah itu saling klaim berhak mengajukan calon untuk ikut dalam Pilkada serentak pada Desember 2015 nanti.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem di DPR Syarif Abdullah Al Kadrie khawatir dengan proses pilkada yang dapat terganggu dengan dualisme kepengurusan di partai politik.

"Jangan sampai persoalan internal partai justru meluas pada kepentingan yang lebih besar seperti pilkada," kata Syarif dikutip dari Antara, Rabu (22/4).

Syarif mengatakan, idealnya semua parpol bisa ikut pilkada namun KPU mesti memutuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni penyelenggara pemilu mengakomodir kepengurusan partai yang diakui dan disahkan pemerintah.

Dia mengatakan, Komisi II DPR masih berbeda pendapat terkait syarat partai politik yang diakui KPU untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah dalam pilkada. "Persyaratan ini jadi persoalan bagi partai yang kepengurusannya tengah terlibat konflik internal, seperti Golkar dan PPP," ujar Syarief.

Syarief menjelaskan, tanpa maksud mencampuri urusan internal partai lain, tapi sesuai aturan, parpol yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah adalah yang kepengurusannya terdaftar dan sah menurut Menteri Hukum dan HAM.

Menurut dia, komisioner KPU tidak perlu dengan menciptakan norma hukum baru yang keluar dari ketentuan perundang-undangan. Dia menilai, setiap parpol tentu memiliki permasalahan internal tetapi masalah internal itu tergantung pimpinannya sendiri.

"Sebelum ada kekuatan hukum bersikap tetap dari pengadilan maka KPU harus berpegang pada legal standing, yakni surat keputusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM menyangkut partai politik dan kepengurusan partai," katanya.

Seperti diketahui, KPU akan membuka pendaftaran calon kepala daerah dalam pilkada pada Juli nanti. Namun kepengurusan Golkar dan PPP masih terpecah.

Golkar kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) masih berseteru, meskipun Kemenkum HAM telah mengesahkan kubu Agung. Ical menggugat ke PTUN dan Pengadilan Negeri. Sementara kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz di PPP juga masih berkonflik, meskipun PTUN sudah memenangkan kubu Djan.