NasDem Minta 11 Kursi Menteri, PDIP Ingatkan Presiden Jangan Ditekan-tekan
Merdeka.com - Partai NasDem meminta 11 jatah kursi menteri dalam pemerintahan jilid II Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDIP mengingatkan agar partai koalisi tak mengganggu Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet.
"Sehingga, seharusnya tidak ada tekan menekan di dalam penyusunan hal itu," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/7).
Hasto mengatakan, semua partai pendukung Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019, mempunyai peran untuk memobilisasi masyarakat. Namun peran tersebut tak lantas meniadakan hak prerogatif Presiden dalam menentukan calon menteri.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
-
Siapa yang mendukung tujuan pemilu? Menurut Parulian Donald, tujuan pemilu adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan serta untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
-
Siapa yang mendukung Prabowo di Pilpres 2019? Prabowo diusung oleh Koalisi Indonesia Adil Makmur dan Jokowi didukung Koalisi Indonesia Kerja.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Siapa saja yang ikut dalam pilpres 2024? Dari beberapa daerah yang sudah dibacakan, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dari pasangan nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
-
Siapa saja yang berhak ikut dalam pemilu? Umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih, tanpa diskriminasi.
"Tapi bukan peran itu kemudian meniadakan hak prerogatif Presiden," kata Hasto.
Dia pun mencontohkan bagaimana ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri kala menjadi Presiden, bagaimana menyusun kabinet dengan sunyi dan tenang.
"Tapi bisa dihasilkan sosok-sosok berkaliber nasional dan internasional. Sehingga kabinet Ibu Mega disebut the dream team kabinet, yang mampu menyelesaikan krisis dimensi saat itu," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini Partai NasDem ikut-ikutan meminta jatah menteri ke Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). NasDem meminta 11 kursi menteri, 1 kursi lebih banyak dari PKB yang menginginkan 10 kursi.
"Suara NasDem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya NasDem mengusulkan 11," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).
Taufiqulhadi mengatakan tidak tepat jika membahas pembagian kursi secara terbuka. Menurutnya, pembicaraan itu baiknya dilakukan dalam rapat bersama Jokowi.
"Tentu belum ada. Klaim-klaim itu tak terlalu tepat, itu nanti dikomunikasikan saja saat rapat dengan Pak presiden terpilih secara langsung. Jadi enggak perlu diungkapkan kepada publik," ungkapnya.
Dia juga yakin akan ada jatah kursi menteri yang bisa dipertahankan oleh NasDem. Taufiq berharap jumlah kursi menteri yang didapat bisa bertambah seiring perolehan kursi NasDem di DPR.
"Kalau itu menurut saya pembicaraan secara resmi belum ada. Tapi tentu saja kursi yang ada bisa kita pertahankan, kemudian dengan suara NasDem lebih besar lagi sekarang. Jadi kursi yang ada dipertahankan dan NasDem naik 100 persen sekarang, kursi yang ada bisa dpertahankan dan bisa dapat lagi," ucapnya.
Sebelumnya, PKB berharap bisa mendapat 10 jatah menteri dalam pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Sabtu (18/5).
"Semoga dari PKB yang masuk ke DPR ada 60 orang, dan semoga 10 menteri dari PKB," katanya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHasto meminta Presiden Jokowi netral, dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaDave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaNamun, Hasto menegaskan para menteri dari PDIP akan tetap bekerja secara maksimal dan memberikan yang terbaik untuk rakyat.
Baca SelengkapnyaPartai Koalisi Prabowo Mulai Bicara Jatah Menteri, Demokrat: Tidak Ada Dusta Antara Kami
Baca Selengkapnya