NasDem minta kubu oposisi tidak paranoid dengan Perpres TKA

Merdeka.com - Sekjen Partai NasDem Jhonny G Plate meminta kubu oposisi tidak paranoid dalam menyikapi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Belakangan kubu oposisi kerap mengkritik keras pemerintah mengeluarkan Perpres tersebut karena dianggap memudahkan TKA bekerja di Indonesia.

"Kami lihat ada kecenderungan dan sangat mendorong rekan-rekan politik khususnya poros sebelah atau oposisi untuk tidak paranoid politik, jangan berpolitik paranoid," kata Jhonny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4).

Cara berpolitik yang paranoid itu, kata Jhonny, justru akan berdampak buruk bagi Indonesia. Dia mengajak kubu oposisi tidak tidak paranoid dalam berpolitik demi kepentingan bangsa dan negara.

"Mengembangkan paranoid politik itu berefek buruk bagi Indonesia. Ini mau berjuang untuk siapa? Untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan rakyat. Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara maka tinggalkan paranoid politik," ucapnya.

Menurut Jhonny, kebijakan pemerintah untuk membangun investasi dan industri generasi ke 4 seharusnya didukung oleh seluruh unsur termasuk kubu oposisi.

"Hal-hal yang baik dan kebijakan pemerintah untuk bangun Indonesia yang berpihak pada tenaga dalam negeri. Dan pada peningkatan investasi dan angkat industrialisasi karena sekarang industri generasi ke 4 yang dikembangkan, harus didukung sepenuhnya oleh stakeholder dan komponen dan unsur politik di dalam dan di luar pemerintahan," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan isu tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) bukanlah isu yang sengaja 'digoreng' atau dibesar-besarkan. Sebab, pada kenyataannya, Perpres tersebut memberi kemudahan pada TKA.

"Ya memang politik dong, keputusannya aja politik, tidak digoreng-goreng kan memang pemerintah mengeluarkan Perpres itu, dan memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing," katanya.

Dia menjelaskan, isu tentang TKA itu tidak dibesar-besarkan karena awalnya memang itu adalah kebijakan yang dibuat presiden. Meskipun ia menolak, bukan tambahnya, bukan berarti terlalu membesar-besarkan masalah.