NasDem minta parpol tak sandera RAPBN 2016
Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Platte menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, harus segera disahkan sebelum masa reses. Maka dari itu Platte berharap tidak ada yang menyandera dalam proses memutuskan RAPBN itu dalam rapat Paripurna DPR nanti.
"Itu tugas kami harus mengawal supaya itu disahkan. Kita berharap tidak ada yang menyandera APBN, kata Johny di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10).
Anggota DPR Komisi XI tersebut menjelaskan, saat ini pengajuan RAPBN 2016 sudah masuk di Badan Anggaran (Banggar). Dia berharap Banggar segera menyelesaikan postur anggaran itu. Sehingga setiap fraksi di DPR mendukung pembahasan dan pengesahan dalam waktu dekat.
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Apa itu Banpres? Kasus korupsi bantuan Presiden itu bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap bantuan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Apa prioritas utama NasDem dalam Pilgub Jakarta 2024? 'Ya prioritas Mas Anies, top priority. Yang kedua ada Ahmad Sahroni, ada Wibi Andrino habis itu yang lain-lain kita lihat nanti. PKS juga punya nama, PKB juga punya nama. Nanti kita duduk bareng lah,' kata Willy kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4).
-
Kapan PKB akan menentukan dukungan untuk Anies? Huda mengatakan, PKB menunggu Anies sampai pendaftaran bakal calon gubernur pada 27 Agustus. PKB sampai saat ini belum mengeluarkan rekomendasi resmi untuk mengusung mantan gubernur Jakarta periode 2017-2022. 'Ya kita lihat nanti, pendaftaran tgl berapa ya? 27 agustus, kita lihat perkembangannya kayak apa,' ujarnya.
"Kita berharap besok masuk Banggar, fraksi-fraksi sudah bisa masukkan pandangan mini fraksi, tanggal 30 sudah bisa dilakukan paripurna pengesahan. Kita mengimbau semua fraksi supaya memastikan anggota-anggotanya mengambil langkah-langkah yang sportif agar APBN ini bisa selesai. Ini kan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan seluruhnya," tuturnya.
Johnny menambahkan, pihaknya juga menyoroti kebijakan pemutihan pajak atau tax amnesty yang belum memiliki payung hukum. Meski begitu, dia menampik dugaan adanya tax amnesty yang akan diselipkan dalam postur anggaran.
"Jangan membuat opini yang mengacaukan. Itu bukan bagian dari penerimaan negara yang direncanakan di RAPBN 2016," terangnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem menolak Pilkada 2024 dimajukan pada bulan September.
Baca SelengkapnyaNasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
Baca SelengkapnyaApel Siaga NasDem tidak mengundang Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaPartai NasDem tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaPrananda juga meminta Ketum NasDem Surya Paloh tak goyah dalam mempertahankan idealisme dan komitmennya.
Baca SelengkapnyaPuan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca SelengkapnyaDia pun mengusulkan, agar ada perjanjian dengan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud terutama PDIP.
Baca SelengkapnyaHal ini sekaligus menegaskan dukungan NasDem pada pemerintah ke depan tak setengah hati.
Baca SelengkapnyaAli menjelaskan, masih banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum Anies mendeklarasikan cawapresnya.
Baca SelengkapnyaNasDem, kata dia menghargai usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya